Kaltimdaily.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur merilis data inflasi tahunan untuk bulan Desember 2025, yang tercatat sebesar 2,68%.
Angka ini mencerminkan adanya kenaikan harga yang lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,80.
Meskipun inflasi di Kaltim masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional, angka ini menunjukkan percepatan kenaikan harga yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan 2024, yang hanya tercatat sebesar 1,47%.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa percepatan inflasi ini mencerminkan tren kenaikan harga yang lebih tajam di tahun 2025.
Pada tingkat kabupaten dan kota, inflasi di Kaltim bervariasi. Kabupaten Berau mencatatkan inflasi tertinggi dengan angka 2,82%, diikuti oleh Balikpapan (2,71%), dan Samarinda (2,70%). Di sisi lain, Penajam Paser Utara (PPU) tercatat sebagai wilayah dengan inflasi terendah di provinsi ini, yakni 2,08%.
Inflasi di Kaltim didorong oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami lonjakan harga paling signifikan, mencapai 12,55%, sementara sektor makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan kenaikan harga 4,72%.
Kenaikan juga tercatat pada sektor pendidikan yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar 2,80%, serta transportasi yang mengalami kenaikan sebesar 1,79%.
Namun, meski terjadi inflasi, beberapa kelompok barang justru mengalami penurunan harga. Kelompok pakaian dan alas kaki turun 1,43%, diikuti oleh perlengkapan rumah tangga yang turun 1,22%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami penurunan 0,32%. Selain itu, sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar juga mencatatkan penurunan tipis sebesar 0,04%.
Dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat pada tahun 2026. Fokus utama dalam menjaga kestabilan harga akan berada pada sektor pangan dan perawatan pribadi.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat program-program yang dapat mendukung pengendalian inflasi, mengingat potensi pembangunan yang pesat di Kalimantan Timur, yang akan berdampak pada dinamika ekonomi lokal.
Ke depannya, penting bagi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk dapat beradaptasi dengan situasi ini, terutama dalam mengelola konsumsi barang dan jasa yang rentan terhadap inflasi.
Pemerintah, melalui kebijakan fiskal dan moneter, perlu memastikan bahwa dampak inflasi ini tidak terlalu membebani daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
