Kaltimdaily.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mengorbankan hak pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun pegawai non-ASN, meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Andi Harun, efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti pemotongan gaji atau tunjangan. Ia menekankan bahwa langkah efisiensi bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah, bukan menekan kesejahteraan aparatur.
“Efisiensi belanja bukan untuk mengorbankan hak pegawai, tetapi agar keuangan daerah tetap stabil,” ujarnya tegas pada Kamis (16/10/2025).
Penyesuaian, kata Wali Kota, hanya dilakukan pada pos belanja operasional seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Dengan cara ini, Samarinda tetap bisa berhemat tanpa menurunkan semangat kerja pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Lebih lanjut, Andi Harun mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi situasi penyesuaian anggaran. Menurutnya, daripada mengeluh, langkah terbaik adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola keuangan secara kreatif agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
“Justru di tengah keterbatasan ini, kita diuji untuk lebih kreatif dan efisien. Samarinda punya potensi besar dari sektor jasa, perdagangan, dan investasi yang harus terus kita dorong,” jelasnya.
Sejak tahun 2021, APBD Kota Samarinda mengalami peningkatan signifikan dari Rp2,57 triliun menjadi Rp5,8 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, PAD juga melonjak dari Rp280 miliar menjadi Rp1,2 triliun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di bawah kepemimpinan Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. “Dengan disiplin dan optimisme, bukan mengeluh—itulah identitas Samarinda,” pungkasnya.
Ke depan, Pemkot Samarinda berencana memperkuat sistem keuangan berbasis digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah juga akan terus membuka ruang bagi investasi baru guna memperluas basis pendapatan daerah dan menjaga laju pembangunan kota tetap berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Samarinda diharapkan mampu menjadi contoh kota yang tangguh dalam menghadapi dinamika fiskal nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawainya. (*)
