Kaltimdaily.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, geram soal penahanan tunjangan kinerja (tukin) dosen yang udah lima tahun nggak cair.
Menurutnya, ini bukan cuma masalah administrasi, tapi juga bentuk ketidakadilan yang nggak bisa dibiarkan.
“Ini jelas dzalim dan maladministrasi. Undang-Undang ASN udah tegas bilang kalau pegawai berhak dapet gaji dan tunjangan yang layak sesuai beban kerja mereka,” tegas Sani, yang juga alumni program doktor Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman.
Sani juga nunjukin aturan lain yang makin menguatkan hak dosen buat nerima tukin, kayak Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 dan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 447/P/2024.
Apalagi, keputusan terakhir itu diteken langsung sama Nadiem Makarim sebelum lengser.
Buat Sani, alasan perubahan nama kementerian dari dulu sampe sekarang nggak bisa dijadiin dalih buat nahan tukin. Makanya, dia bakal dorong DPRD Provinsi dan DPR RI Komisi X buat ikut berjuang bareng biar hak dosen segera dikasih.
“Jangan karena kementerian ganti nama, hak dosen malah jadi nggak jelas. Ini soal kesejahteraan tenaga pendidik yang harus kita perjuangkan,” katanya.
Solusi tercepat, menurut Sani, adalah dengan Presiden langsung turun tangan dan terbitin Peraturan Presiden (Perpres). Dengan aturan itu, pembayaran tukin bisa langsung dijalankan tanpa banyak drama birokrasi.
“Dosen itu pilar pendidikan tinggi. Kalau kesejahteraan mereka diabaikan, gimana pendidikan kita bisa maju? Kita bakal terus suarakan ini sampai hak mereka bener-bener diberikan,” tambahnya.
Sani juga bilang, meskipun masalah ini bukan ranah DPRD Kota Samarinda, dia tetap bakal bersuara.
Sebagai orang yang ngerti dunia pendidikan, dia nggak bisa tinggal diam liat ketidakadilan terus terjadi.
“Kalau kita semua diem, hal kayak gini bakal terus berulang,” tutupnya. (*)
