Bupati FX Yapan Bantah Keras Isu Dana Mengendap Rp300 Miliar di Perbankan
Kaltimdaily.com, Kubar – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin Yapan, secara tegas membantah isu beredar mengenai adanya dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat sebesar Rp300 miliar yang mengendap di perbankan. Pernyataan pembantahan ini disampaikan langsung oleh Bupati untuk merespons pemberitaan yang dinilai dapat menyesatkan publik dan mencoreng citra pemerintah daerah.
FX menjelaskan bahwa angka Rp300 miliar tersebut bukanlah dana yang mengendap atau tidak terpakai. Sebaliknya, dana itu merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang wajar dan sesuai ketentuan perbankan. Dana tersebut disimpan di rekening kas umum daerah (RKUD) sebagai bagian dari cash flow management atau pengelolaan arus kas yang sehat.
Penyimpanan dana di bank merupakan mekanisme standar untuk memastikan keamanan, likuiditas, dan ketersediaan dana setiap saat guna membiayai berbagai program pembangunan dan operasional pemerintahan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan seluruh anggaran Pemkab Kutai Barat telah digunakan secara maksimal dan produktif untuk kemajuan daerah. Sebagai bukti nyata, dia menyoroti berbagai capaian pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan. Infrastruktur dasar seperti jalan poros penghubung antar kecamatan dan desa, jembatan-jembatan vital, serta sarana pendukung perekonomian terus dibangun dan diperbaiki untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
Selain itu, Bupati menekankan fokus pemerintah pada sektor produktif, khususnya pertanian dan perkebunan. Berbagai program seperti bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, alat pertanian mekanis, serta pelatihan dan pendampingan bagi petani terus digalakkan.
Upaya ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian lokal, kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kutai Barat. Program pemberdayaan UMKM juga gencar dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat grassroots.
FX menilai isu dana mengendap sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta pembangunan yang terlihat jelas di lapangan. Dia mengingatkan penyebaran informasi bohong atau hoaks dapat merugikan daerah dan memicu keresahan di masyarakat. Pemkab Kutai Barat siap menempuh jalur hukum jika ada pihak yang terbukti sengaja menyebarkan kebohongan untuk memfitnah pemerintah daerah.
Dengan demikian, Bupati FX memastikan Pemkab Kutai Barat tidak memiliki dana mengendap. Setiap rupiah anggaran dikelola dengan transparan, akuntabel, dan diarahkan sepenuhnya untuk mewujudkan Kutai Barat yang semakin maju, produktif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ini menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Kutai Barat. Melalui mekanisme pengawasan ketat dan pelaporan berkala, Pemkab memastikan setiap dana benar-benar tersalurkan untuk program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, Pemkab Kutai Barat akan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kutai Barat. (*)
