Kaltimdaily.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda gercep menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) buat nyari solusi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang bikin warga panik.
Rapat ini digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Kamis (6/2/2025), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, dan dihadiri berbagai pihak, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, Disperindag, serta Tim TRC Info Taruna Samarinda (ITS).
Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda, Murzani Masdi, ngejelasin kalau distribusi gas ke pangkalan sempat dibatasi. Katanya, distribusi ini nggak tetap, tapi dinamis tergantung situasi di lapangan. “Kadang ada pangkalan baru, jadi distribusi dialihkan. Nggak ada aturan baku soal ini,” jelasnya.
Iswandi menyoroti dampak kebijakan yang melarang pengecer jualan gas 3 kg sejak 1 Februari 2025.
Akibatnya, warga panik dan langsung borong gas, bikin stok makin susah dicari. Padahal, katanya, kuota gas subsidi sebenarnya cukup, cuma efek panic buying yang bikin langka.
Setelah bahas bareng Pertamina, Hiswana Migas, dan pihak terkait, akhirnya disepakati kalau aturan larangan pengecer dicabut per 3 Februari. Harusnya, pasokan gas kembali normal dan warga nggak perlu ribet nyari elpiji buat masak sehari-hari.
Buat pastiin distribusi lebih tertata, ada dua sistem pembelian: pakai KTP atau kartu khusus dari Disperindagkop.
Tapi faktanya, pangkalan lebih sering cuma minta KTP doang. Ini bakal dicek biar gas subsidi benar-benar sampai ke yang berhak.
Iswandi juga ngegas, bilang kalau kebijakan ini ngerugiin rakyat kecil dan usaha mikro yang bergantung sama gas 3 kg.
“Harusnya pemerintah berpihak ke rakyat kecil, bukan malah bikin mereka makin susah,” tegasnya.
Dengan dicabutnya kebijakan ini, diharapkan stok gas bisa stabil lagi dan masyarakat nggak perlu khawatir.
Ke depan, DPRD bakal terus ngawasin distribusi biar nggak ada pihak yang main-main sama harga dan stok gas subsidi. (*)
