Kaltimdaily.com, Nasional – Pemerintah Indonesia baru-baru ini merilis kebijakan baru mengenai ekspor emas melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025. Peraturan ini, yang ditandatangani pada bulan November, baru saja diundangkan pada 9 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 23 Desember 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan ekspor emas sekaligus memperkuat penerimaan negara, terutama dalam menghadapi situasi cadangan bijih emas yang semakin berkurang.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia. Namun, tantangan utama yang dihadapi negara ini adalah berkurangnya cadangan bijih emas yang tersedia di dalam negeri.
Dengan lonjakan harga emas global yang tinggi pada bulan November 2025, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan baru ini guna memastikan keberlanjutan pasokan emas domestik dan mendorong pengembangan ekosistem bullion bank di Indonesia.
Dalam PMK 80/2025, pemerintah menetapkan tarif bea keluar yang bervariasi berdasarkan jenis dan bentuk emas yang diekspor. Emas dalam bentuk dore (bongkah atau ingot) dikenakan tarif tertinggi, yaitu antara 12,5 hingga 15 persen.
Sementara itu, emas yang berbentuk granules dikenakan tarif 10 hingga 12,5 persen, dan emas batangan dengan desain tertentu dikenakan tarif antara 7,5 hingga 10 persen. Semua tarif ini dihitung berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan sistem ad valorem, yang artinya tarif bea keluar dihitung sebagai persentase dari harga ekspor emas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung hilirisasi emas di dalam negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk emas serta menjaga stabilitas harga komoditas.
Dengan cara ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor emas sambil memperkuat industri pertambangan dan pengolahan emas di dalam negeri. Kebijakan baru ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Melalui langkah ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi ekonomi nasional.
Meski kebijakan ini mungkin membawa dampak bagi pasar ekspor emas, namun diyakini akan memberikan manfaat signifikan untuk pengembangan ekonomi lokal, terutama dalam sektor industri pengolahan dan perbankan bullion.
Pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan ini dan dukungan seluruh pihak terkait dalam menjalankan setiap regulasi dengan efektif. (*)
