Kaltimdaily.com, Purbaya – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menindak tegas perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Langkah hukum ini diambil setelah terbongkarnya praktik penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut, serta penyalahgunaan identitas kependudukan.
Purbaya menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh perusahaan baja tersebut melibatkan pembelian data KTP untuk menciptakan identitas perusahaan fiktif. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Ada perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia, dan mereka membeli data KTP untuk menghindari kewajiban pajak. Mereka tidak membayar PPN, dan kami sudah memantau pergerakan mereka,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis (8/1).
Selain itu, Purbaya menyoroti dampak finansial yang sangat merugikan negara akibat praktik ilegal ini. Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber industri yang terpercaya, satu perusahaan baja bisa menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
“Satu perusahaan bisa merugikan negara hingga lebih dari Rp4 triliun dalam setahun. Ini sangat merugikan negara, dan jumlah perusahaan yang terlibat pun sangat banyak,” tegas Purbaya.
Dengan langkah ini, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya yang merugikan perekonomian Indonesia. Meskipun sebelumnya pihak berwenang berencana melakukan penggerebekan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah juga berencana untuk terus memperketat pengawasan terhadap sektor industri, terutama yang melibatkan investasi asing, guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi Indonesia.
Pemerintah Indonesia kini semakin memperkuat komitmennya dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan, terutama terkait dengan industri yang melibatkan perusahaan asing. Langkah-langkah tegas yang akan diambil diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus mengurangi potensi kerugian negara akibat praktik ilegal. (*)
