Kaltimdaily.com, Hot – Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi yang disampaikan dalam acara Mens Rea.
Materi stand-up comedy yang dibawakannya dianggap kontroversial karena dianggap mengaitkan organisasi keagamaan dengan politik praktis. Konten tersebut ditayangkan di platform streaming dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, yang menilai materi tersebut dapat menyinggung dan merugikan organisasi keagamaan.
Laporan terhadap Pandji diajukan pada 8 Januari 2026 oleh perwakilan dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, yang disampaikan oleh Rizki Abdul Rahman, Presidium Angkatan Muda NU.
Dalam laporan tersebut, Rizki menyebutkan bahwa materi yang dibawakan Pandji berpotensi memfitnah dua organisasi besar tersebut. Pandji dinilai secara tidak langsung menuduh NU dan Muhammadiyah menerima konsesi tambang sebagai imbalan dukungan politik dalam Pemilu.
Rizki Abdul Rahman menegaskan bahwa materi tersebut berpotensi memicu perpecahan di masyarakat, khususnya di kalangan warga NU dan Muhammadiyah, serta merendahkan martabat kedua organisasi tersebut. Rizki berharap pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pandji dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi mengenai hal ini.
Menanggapi laporan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Pandji Pragiwaksono dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 300 dan 301 KUHP terkait dengan penghasutan yang dapat menyebabkan permusuhan atau diskriminasi berdasarkan agama. Kombes Budi mengingatkan agar masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan informasi dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses penyelidikan dengan adil.
Penyelidikan terhadap laporan ini masih terus berlanjut, dan pihak kepolisian berjanji akan melakukan klarifikasi serta menganalisa barang bukti yang ada.
Proses hukum ini diharapkan dapat berjalan secara transparan dan adil, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dalam perkembangan lebih lanjut, masyarakat diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta menjaga situasi agar tetap kondusif.
Ke depannya, pengawasan terhadap konten-konten yang dapat memicu perpecahan sosial maupun diskusi yang berpotensi mengarah pada konflik antar kelompok akan semakin ketat. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dan menjaga integritas sosial, tanpa merusak rasa saling menghormati antar organisasi dan individu. (*)
