Kaltimdaily.com, Nasional – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar pengembalian dana sebesar Rp100 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa dana yang disebut-sebut dikembalikan tersebut sejatinya belum pernah dianggarkan secara resmi oleh pemerintah.
“Yang saya tahu, BGN mengembalikan Rp100 triliun dari usulan anggaran yang sempat diajukan, tetapi belum benar-benar dianggarkan dalam APBN,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025). Ia menambahkan, dana itu masih berupa rencana dan belum masuk ke kas negara karena belum mendapat persetujuan final dari pemerintah.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memantau secara ketat penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang sudah disetujui. “Yang kita perhatikan itu yang Rp71 triliun, bukan yang dikembalikan. Kita ingin lihat berapa realisasi penyerapan hingga akhir tahun ini,” katanya.
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan mulia dan harus terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik. “Programnya bagus, tapi harus dipastikan penyerapan anggarannya berjalan optimal. Ini sudah bulan Oktober, akan saya pantau sampai akhir bulan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaganya telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun. Dari total Rp171 triliun, hanya sekitar Rp99 triliun yang telah terserap hingga saat ini.
Dadan menegaskan, sisa anggaran sekitar Rp70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Dana yang tidak terserap tahun ini akan kami kembalikan,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini telah berjalan di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, namun masih menghadapi kendala dalam proses penyaluran dan efektivitas penyerapan anggaran.
Pemerintah berharap agar pelaksanaan program MBG ke depan bisa semakin efisien dan tepat sasaran. Purbaya menegaskan, Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis yang menghambat realisasi di lapangan.
Selain menjadi upaya perbaikan gizi nasional, keberhasilan program ini juga akan menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola anggaran di pemerintahan baru. Jika transparansi dan akuntabilitas terus dijaga, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi model kebijakan publik yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
