Kaltimdaily.com, Balikpapan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di sejumlah sekolah di Balikpapan sejak setahun terakhir menuai protes dari para pengelola kantin sekolah. Seperti yang dialami oleh Lia Herawati, pengelola kantin SDN 015 Balikpapan Selatan, omzet penjualannya turun hingga 30 persen.
Sebelum program MBG, Lia menjual nasi uduk dan makanan berat lainnya. Namun, sejak program ini dimulai, siswa yang sudah mendapatkan makan bergizi pada jam istirahat pertama lebih memilih untuk tidak membeli makanan berat di kantin. “Kami terpaksa menghapus menu berat dan hanya menjual camilan,” ungkap Lia.
Penurunan omzet ini semakin parah dengan adanya banyak pedagang luar yang menawarkan makanan lebih variatif, meskipun kurang sehat, sehingga siswa lebih memilih berbelanja di luar sekolah.
Hal yang sama juga dialami oleh pengelola kantin lain, Andi Suryana. Dulu, ia menjual nasi kuning, namun sejak program MBG dimulai, omsetnya mengalami penurunan tajam. “Sekarang saya hanya menjual camilan seperti kentang dan cilok, karena makanan berat sudah tidak laku,” katanya. Para pengelola kantin pun mengusulkan agar MBG dievaluasi atau bahkan dikelola bersama dengan pedagang kantin sekolah, dengan membagi porsi makanan MBG agar lebih merata.
Di sisi lain, Sri Rahayu, Wakil Kepala SDN 015 Balikpapan Selatan, mengatakan bahwa meski awalnya program MBG membuat kantin sepi, namun kini aktivitas kantin mulai kembali normal. Menurutnya, meskipun ada penurunan sementara, respon dari siswa dan orang tua terhadap MBG cukup positif karena program ini dianggap dapat mengurangi kebiasaan jajan anak-anak. “Sistem distribusi MBG disesuaikan dengan jadwal siswa dan menu yang disajikan selalu dalam keadaan segar,” tambah Sri.
Namun, meskipun terdapat beberapa keberhasilan, program ini juga menghadapi kritik terkait kasus keracunan yang melibatkan makanan MBG serta masalah kebersihan di beberapa dapur penyedia makanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa banyak dapur penyedia makanan MBG yang belum memenuhi standar sanitasi yang baik. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk penyelenggara program guna meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para siswa.
Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan keseimbangan antara program MBG dengan keberlangsungan usaha kantin sekolah. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas makanan dan kebersihan dapur penyedia MBG harus menjadi prioritas agar program ini dapat terus berjalan dengan aman dan efisien. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara pihak sekolah, pedagang kantin, dan pemerintah, diharapkan program MBG bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi siswa tanpa merugikan pengelola kantin.
Kedepannya, masyarakat juga berharap agar pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam memilih mitra penyedia makanan untuk memastikan tidak hanya kesejahteraan siswa, tetapi juga keberlanjutan usaha kecil di lingkungan sekolah. Perbaikan dan transparansi dalam pengelolaan program ini menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. (*)
