Kaltimdaily.com, Nasional – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir yang kembali melanda Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meskipun tengah berada dalam kunjungan kerja di Swiss, Prabowo tetap memantau perkembangan situasi banjir di dalam negeri.
Melalui komunikasi jarak jauh, Presiden meminta laporan terkait penanganan banjir yang telah dilakukan oleh jajarannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan tim khusus untuk menyusun kajian menyeluruh, guna mencari solusi jangka panjang atas persoalan banjir yang kerap terjadi setiap tahun.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa tim kajian ini akan bertugas menganalisis secara komprehensif permasalahan air dan merancang konsep besar untuk penanganan banjir, khususnya di Pulau Jawa.
Menurut Prabowo, penanganan banjir tidak dapat lagi dilakukan secara parsial atau reaktif, melainkan harus diselesaikan melalui perencanaan yang terpadu, mencakup wilayah hulu hingga hilir.
Pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah pun menjadi kunci utama dalam kebijakan yang akan disiapkan oleh pemerintah.
Di dalam penjelasannya yang disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Prasetyo menyoroti dampak banjir yang semakin meluas. Sebagai contoh, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat adanya 17 titik genangan dalam sepekan terakhir, yang bahkan mengganggu perjalanan kereta api. Salah satu titik banjir yang terjadi berada di jalur rel kereta api yang sebelumnya tidak pernah terdampak, sehingga menyebabkan gangguan pada pelayanan publik.
Prasetyo juga menegaskan bahwa curah hujan tinggi pada bulan Januari bukan satu-satunya penyebab banjir.
Faktor lain yang berkontribusi besar adalah perubahan tata ruang, alih fungsi lahan, dan pendangkalan sungai. Kondisi tersebut memperburuk daya tampung air dan mempercepat terjadinya genangan saat hujan lebat. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penataan wilayah dan pemulihan fungsi lingkungan sebagai upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir.
Salah satu isu penting yang disoroti adalah berkurangnya jumlah situ atau danau di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Prasetyo, wilayah tersebut sebelumnya memiliki sekitar 1.000 situ yang berfungsi sebagai resapan dan penampung air.
Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan dan alih fungsi lahan, jumlah situ kini hanya tersisa sekitar 200 unit. Kondisi ini berimbas pada kemampuan wilayah dalam mengendalikan banjir.
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan solusi menyeluruh, tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk pencegahan banjir secara berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah pusat juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan, termasuk melalui penanaman pohon dan pengelolaan air yang lebih baik. Selain itu, penyusunan kebijakan yang lebih kuat mengenai tata ruang dan pengelolaan sungai di daerah rawan banjir diharapkan dapat mengurangi dampak dari bencana alam ini.
Inovasi teknologi, seperti pemanfaatan sistem pemantauan curah hujan dan pola aliran air, juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan yang akan diterapkan.
Dengan langkah-langkah strategis yang dirancang oleh pemerintah, diharapkan Jakarta dan wilayah lainnya di Pulau Jawa bisa menghadapi tantangan banjir dengan lebih siap dan efektif. Harapan besar pun disematkan agar kebijakan ini dapat membawa perubahan nyata dalam mengurangi dampak banjir di masa depan. (*)
