Kaltimdaily.com, Nasional – Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam dua tahun terakhir, terutama di sektor pangan dan energi. Dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menyoroti swasembada pangan dan pengembangan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Prabowo mengatakan ketahanan pangan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi risiko geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi konflik atau pembatasan ekspor oleh negara produsen.
Ia menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari dua tahun. Prabowo juga menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan nasional dalam menjaga ketersediaan pangan meskipun menghadapi tantangan cuaca, termasuk fenomena El Nino dan kemarau panjang pada 2025 hingga 2026.
Pemerintah, kata Prabowo, telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan kondisi iklim, termasuk potensi La Nina. Kesiapan tersebut diharapkan membantu menjaga produksi dan pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Selain pangan, Prabowo menempatkan kemandirian energi sebagai agenda strategis pemerintah. Salah satu program yang disorot ialah biodiesel B50, yakni bahan bakar diesel dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati.
Prabowo menyatakan pengembangan bahan bakar nabati dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Ia menyebut kelapa sawit berpotensi menjadi bahan baku biodiesel, sedangkan tebu dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi bioetanol.
Dalam pemaparannya, Prabowo juga menyampaikan target peningkatan campuran etanol pada bahan bakar bensin secara bertahap. Pemerintah menargetkan penerapan E10 pada 2026, dilanjutkan dengan E20 sekitar dua tahun berikutnya, sebelum menuju E50 pada tahap selanjutnya.
Menurut Prabowo, penerapan B50 dan peningkatan campuran bioetanol hingga E50 diharapkan dapat menekan kebutuhan impor BBM. Meski demikian, pencapaian target tersebut bergantung pada kesiapan produksi, ketersediaan bahan baku, infrastruktur distribusi, serta pelaksanaan kebijakan energi nasional.
Presiden juga menyoroti beragam sumber energi domestik yang dapat dikembangkan, mulai dari batu bara hingga panas bumi. Pemanfaatan sumber daya tersebut, bersama pengembangan bahan bakar nabati, dinilai dapat memperluas pilihan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan energi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi. Ketersediaan pangan yang memadai dan pasokan energi yang lebih mandiri diharapkan dapat mengurangi dampak gejolak internasional terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Dalam jangka panjang, pengembangan kedua sektor tersebut membutuhkan dukungan produksi dalam negeri yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas pertanian, kepastian pasokan bahan baku, serta penguatan industri pengolahan menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar kebijakan kemandirian dapat berjalan efektif.
Di sektor energi, pelaksanaan program B50 dan pengembangan bioetanol juga memerlukan perencanaan yang matang. Selain kesiapan teknologi dan distribusi, pemerintah perlu memperhatikan efisiensi biaya produksi, kebutuhan bahan baku, serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan lingkungan.
Sementara itu, capaian swasembada pangan perlu terus diikuti dengan upaya menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan kesejahteraan petani. Keberhasilan memenuhi kebutuhan domestik tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar.
Melalui agenda pangan dan energi tersebut, pemerintah menargetkan ketahanan nasional yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan kondisi global. Keberlanjutan program, evaluasi hasil, dan keterbukaan data akan menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana berbagai target tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)
