Kaltimdaily.com, Samarinda – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Samarinda.
Mereka protes kebijakan pemerintah yang dinilai nggak pro rakyat, terutama soal anggaran dan masalah-masalah di kota ini.
Mahasiswa menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, yang dianggap merugikan sektor pendidikan.
Menurut mereka, pendidikan harusnya jadi prioritas utama buat mencetak generasi emas Indonesia 2045, bukan malah kena efisiensi anggaran.
Nggak cuma soal kebijakan nasional, mereka juga angkat berbagai masalah di Samarinda. Mulai dari layanan PDAM yang belum merata, sampah yang masih berantakan, proyek banjir yang nggak efektif, hingga penerangan jalan yang minim.
Mahasiswa juga kritik Dishub soal ketidaktertiban kontainer dan truk pengangkut pasir yang nggak sesuai standar keselamatan.
Dalam aksinya, PMII membawa tiga tuntutan utama:
1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
2. DPRD harus audit kinerja Dinas PUPR, DLH, Dishub, dan DPMPTSP.
3. Komisi IV DPRD wajib mengawasi Dinas Pendidikan agar sekolah lebih aman.
Setelah orasi panas, perwakilan PMII akhirnya diterima buat audiensi dengan anggota DPRD Samarinda.
Mereka duduk bareng di Ruang Rapat Gabungan DPRD bersama Iswandi, Suparno, dan Muhammad Andriansyah.
Koordinator aksi, Sahrudin dan Muhammad Apta Zebe, menegaskan kalau pendidikan nggak boleh jadi korban efisiensi anggaran.
Mereka juga minta DPRD lebih aktif ngawasin dinas-dinas terkait biar kerja mereka lebih maksimal.
Menanggapi tuntutan ini, Iswandi dari Fraksi PDIP bilang kalau tugas DPRD cuma mencakup penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Meski begitu, mereka janji bakal terus menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan koordinasi dengan pihak terkait.
Aksi ini jadi bukti kalau mahasiswa tetap kritis dan peduli sama kondisi masyarakat. PMII menegaskan bakal terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata yang dirasain langsung oleh warga Samarinda.
Mereka juga berharap DPRD nggak cuma janji, tapi benar-benar turun tangan buat memperbaiki kebijakan yang merugikan rakyat. (*)
