Kaltimdaily.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, angkat suara soal penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, kebijakan ini bikin pelayanan publik di daerah jadi keteteran karena kurangnya tenaga kerja.
“Kalau diundur terus, yang ada pelayanan publik makin kewalahan. Instansi di daerah butuh banget tambahan tenaga biar kerjaan lebih efektif,” kata Samri, Rabu (12/3/2025).
Penundaan ini, lanjut Samri, juga bikin para calon ASN yang udah lolos seleksi jadi terkatung-katung. Banyak dari mereka yang udah resign dari kerjaan lama, tapi pengangkatan nggak jelas kapan dimulai.
“Kasihan mereka yang udah mundur dari kerjaan lama, sekarang malah nunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Harusnya pemerintah pusat lebih peka,” tambahnya.
Samri juga ngebahas soal alasan penundaan yang katanya gara-gara kesiapan anggaran di daerah. Tapi menurut dia, nggak semua daerah punya masalah itu. Samarinda, contohnya, udah siap banget buat pengangkatan CPNS dan P3K.
“Anggaran kita di Samarinda aman. Harusnya daerah yang udah siap bisa lanjut pengangkatan, nggak perlu kena imbas dari daerah yang belum siap. Kalau dipukul rata kayak gini, malah makin ribet,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Samri berharap keputusan ini nggak final. Menurutnya, masih ada peluang buat pemerintah pusat buat revisi kebijakan ini biar nggak makin merugikan calon ASN dan pelayanan publik di daerah.
“Semoga ada evaluasi dan perubahan keputusan. Kita berharap pengangkatan bisa dipercepat, apalagi daerah yang udah siap kayak Samarinda,” tutupnya.
Banyak pihak juga mendukung pernyataan Samri. Mereka berharap pemerintah pusat bisa lebih bijak dan ngambil langkah yang nggak bikin daerah yang udah siap jadi ikutan terhambat. Dengan pengangkatan yang lebih cepat, pelayanan publik juga bisa lebih maksimal dan masyarakat jadi lebih terlayani dengan baik. (ADV/DPRDSMR/YN)
