Kaltimdaily.com, Hot – Ada kabar penting nih dari dunia usaha!
Pemerintah diminta menghapus kebijakan cuti bersama atau libur untuk bidang usaha tertentu, khususnya yang terkait pelayanan publik dan logistik.
Soalnya, kegiatan ekonomi di sektor ini punya efek domino yang bisa ganggu usaha lainnya. Pengusaha pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.
Kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok jadi sorotan kemarin, Rabu (15/5/2024). Kemacetan truk-truk kontainer di Jl. Raya Yos Sudarso – Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok disebut terjadi gara-gara libur panjang pekan sebelumnya.
“Pelabuhan Laut Tanjung Priok atau mana pun yang melayani impor dan ekspor seharusnya buka 24/7, nggak ada libur karena jadwal kapal luar nggak ikut waktu libur Indonesia,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada awak media, Kamis (16/5/2024).
Benny lanjut bilang, pemerintah perlu buat aturan biar nggak ada libur untuk pelayanan publik.
“Cukup Keppres aja, pelayanan publik jangan pernah libur dan 24 jam. Masyarakat kan nggak libur dari aktivitas, petugasnya bisa diatur hari dan jam kerjanya,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan juga setuju.
“Kemacetan ini efek libur panjang. Libur panjang nggak perlu diberlakukan untuk sektor logistik. Begitu terhenti, lalu dibuka, jadinya menumpuk,” katanya.
Gemilang jelasin kalau di Tanjung Priok ada yang namanya closing time kapal. Kapal ekspor cuma punya window 5 hari atau 120 jam. Kalau ada libur panjang, waktu yang tersisa jadi lebih singkat, cuma 2 hari atau 48 jam. Ini bikin truk-truk kontainer menumpuk karena nggak cukup waktu.
Terbatasnya waktu juga bikin risiko keterlambatan dan penalty dwelling time makin besar. “Ini merugikan pemilik barang karena penalty itu besarnya 900% dari tarif resmi,” ungkap Gemilang. Pemilik barang jadi harus bayar denda kalau bongkar muatannya lebih dari 3 hari.
Gemilang minta pemerintah kaji ulang kebijakan libur panjang untuk sektor logistik.
Kalau pegawai pemerintah mau cuti bersama, silakan aja.
Tapi sektor logistik jangan diliburkan karena merugikan.
“Masalah libur panjang ke sektor logistik ini merugikan. Pemerintah harus kaji lagi soal cuti bersama ini,” tambahnya.
Stay tuned buat update selanjutnya, guys! (*)
