Kaltimdaily.com, Samarinda – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 kembali dievaluasi. Sejumlah bagian dalam perencanaan hingga belanja daerah akan ditinjau untuk memastikan penganggaran berjalan sesuai ketentuan.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pembahasannya mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Hasil supervisi KPK selanjutnya akan menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim untuk melihat bagian-bagian dalam perencanaan RAPBD 2027 yang masih perlu disesuaikan.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pertemuan bersama KPK tidak hanya membahas besaran anggaran, tetapi juga melihat kesesuaian antara proses perencanaan dan penganggaran dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini sifatnya untuk supervisi, guna melakukan penyesuaian terhadap bagaimana perencanaan dan penganggaran itu nanti bisa sesuai dengan ketentuan mereka,” kata Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran dan PBJ Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Wilayah IV, di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, (23/9/2026).
Menurut Sri, TAPD akan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut dengan melakukan peninjauan kembali terhadap sejumlah komponen yang telah masuk dalam proses penyusunan RAPBD 2027.
Penyesuaian tidak menutup kemungkinan menyasar belanja daerah. Langkah tersebut dilakukan agar rancangan anggaran yang tengah disusun tetap sejalan dengan ketentuan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
“Tentu setelah hasil ini nanti Tim TAPD akan melakukan review, mana yang akan melakukan penyesuaian-penyesuaian perencanaan, mungkin belanja. Karena kita sedang berproses menyusun RAPBD 2027,” ujarnya.(*)
