Kaltimdaily.com, SAMARINDA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap ekspor nonmigas, meskipun struktur ekspor daerah masih didominasi sektor pertambangan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Ali Wardana.
Dia mengatakan, perkembangan kontribusi sektor nonpertambangan perlu dilihat secara lebih rinci agar perubahan yang terjadi tidak tertutup oleh dominasi komoditas pertambangan.
Menurut Ali, dari perspektif makro, kontribusi sektor-sektor di luar pertambangan memang masih relatif kecil.
Namun, ketika data tersebut diuraikan berdasarkan sektor, terdapat perkembangan yang cukup signifikan, termasuk pada sektor UMKM.
“Kalau kita lihat dari sisi makro, maka tidak akan terlihat pergerakan yang sumbangsihnya kecil. Karena memang dominan Kaltim ini adalah sektor pertambangan,” ujar Ali pada Rabu (23/9/2026).
Ia menjelaskan, pada periode sebelumnya, sektor pertambangan pernah menyumbang sekitar 80 persen terhadap ekspor nonmigas Kaltim.
Sementara itu, sektor lain, seperti perikanan, perkebunan, dan sektor usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen.
Namun, setelah dilakukan pemilahan data berdasarkan sektor, kontribusi sejumlah sektor nonpertambangan mulai mengalami peningkatan.
Ali menyebut, terdapat sektor yang sebelumnya berkontribusi di bawah 10 persen, kini meningkat menjadi sekitar 13 persen.
“Bagi sektor pertambangan, angka itu mungkin kecil. Tapi bagi sektor yang sebelumnya di bawah 10 persen, salah satunya UKM, itu luar biasa perubahannya,” katanya.
Dia menilai, peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pengembangan sektor ekonomi alternatif, termasuk UMKM, meskipun proses mengubah struktur utama perekonomian daerah tidak dapat dilakukan secara cepat.
Ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan peta jalan atau road map jangka panjang untuk mengembangkan sektor-sektor potensial di luar pertambangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berkurangnya kontribusi komoditas unggulan daerah pada masa mendatang.
“Merubah sektor utama ekonomi kita itu tidak bisa cepat. Apalagi itu memang sektor unggulan kita. Tapi kita harus punya road map jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan keuntungan dari sektor unggulan saat ini untuk diinvestasikan pada pengembangan sektor ekonomi lainnya.
Dengan demikian, daerah memiliki persiapan ketika masa kejayaan komoditas pertambangan berakhir.
“Keuntungannya ini harus segera kita simpan untuk melakukan investasi, mengantisipasi jika masanya ini habis, apa yang harus disiapkan dan apa yang sudah siap,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Ali menyebut pemerintah perlu menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan dikembangkan secara bersama-sama.
Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menambahkan, pembentukan satuan tugas atau satgas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan memberikan masukan dalam pengembangan ekonomi Kaltim.
“Pemerintah harus mempunyai prioritas. Yang mana dulu mau kita kerjakan, kita keroyok dengan sumber daya yang ada,” pungkasnya.(*)
