Kaltimdaily.com, Korupsi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menyebut proses penyelidikan sudah berjalan.
Meski demikian, Asep belum membeberkan detail kasus, termasuk dugaan markup anggaran seperti yang sebelumnya disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa seluruh proses masih berada pada tahap awal dan memerlukan verifikasi menyeluruh sebelum melangkah ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku memiliki data terkait dugaan pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat tersebut. Ia juga meminta agar KPK memanggil dirinya untuk menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya. Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa lembaganya terbuka menerima informasi dari Mahfud tanpa perlu pemanggilan resmi.
Menurut Budi, data tersebut dapat menjadi bahan tambahan bagi KPK dalam menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan anggaran. “Kami terbuka terhadap setiap informasi dari publik, apalagi dari pejabat negara. Semua data akan dianalisis dengan pendekatan case building,” ujarnya.
Budi juga menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh tidak semata menunggu laporan, melainkan bisa dimulai berdasarkan temuan lembaga negara lain seperti BPK, BPKP, maupun PPATK. “KPK memiliki berbagai kanal sumber informasi yang saling melengkapi dalam setiap proses penanganan perkara,” tambahnya.
Dalam sebuah tayangan YouTube pada 14 Oktober 2025, Mahfud MD memaparkan adanya perbedaan signifikan antara perhitungan biaya versi Indonesia dan versi China. Estimasi Indonesia disebut mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan versi China hanya 17–18 juta dolar AS. Ia menilai perbedaan hingga tiga kali lipat itu patut dicurigai sebagai indikasi markup besar-besaran.
Mahfud juga menegaskan bahwa KPK seharusnya tidak pasif menunggu laporan, mengingat isu ini telah mencuat dari diskusi publik antara pengamat Agus Pambagio dan Anthony Budiawan di Nusantara TV. Ia bahkan meminta agar dirinya, Agus, Anthony, serta pihak stasiun televisi tersebut turut dipanggil untuk memberikan keterangan resmi.
Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat sipil mendorong KPK agar bergerak cepat mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tidak luntur.
Jika benar terbukti terjadi pelanggaran, kasus korupsi proyek Whoosh bisa menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di sektor infrastruktur Indonesia. Pemerhati hukum dan kebijakan publik juga menyerukan agar audit menyeluruh dilakukan secara independen untuk memastikan penggunaan dana negara berjalan sesuai prosedur. (*)
