Kaltimdaily.com, IKN – Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan internasional setelah media ternama asal Inggris, The Guardian, menjuluki proyek tersebut sebagai ghost city atau kota hantu. Dalam laporannya, media itu menyoroti lambatnya perkembangan pembangunan IKN pasca masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kritik yang dilontarkan mencakup penurunan alokasi anggaran, keterlambatan infrastruktur, serta minimnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang sudah menempati kawasan inti pemerintahan. Dari target jutaan penduduk pada tahun 2030, hingga kini baru sekitar 2.000 ASN yang dikabarkan telah bermukim di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera mengambil langkah nyata. Menurutnya, label “kota hantu” yang disematkan media asing bersifat merugikan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu proyek strategis nasional terbesar di Indonesia.
Khozin menegaskan bahwa OIKN perlu menjawab kritik tersebut dengan kinerja konkret dan percepatan pembangunan. “Label negatif itu hanya bisa dihapus dengan hasil nyata. Pemerintah harus menyampaikan perkembangan proyek secara berkala agar masyarakat dapat melihat kemajuan yang sebenarnya,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Sementara itu, Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menilai pemberitaan The Guardian tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menyebut, masih banyak capaian dan progres signifikan yang belum tergambar dalam laporan tersebut. Troy menegaskan bahwa sejumlah proyek prioritas, termasuk pembangunan kantor pemerintahan, hunian ASN, jaringan transportasi, dan infrastruktur energi hijau, terus berjalan sesuai jadwal.
Menurut Troy, pemerintah tetap berkomitmen memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan agar tercipta kota yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta dan investor nasional maupun internasional juga terus diperkuat untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.
Polemik ini kembali memicu perdebatan publik mengenai kesiapan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan Indonesia. Namun, di tengah berbagai kritik, pemerintah optimistis IKN akan berkembang menjadi pusat pemerintahan modern berbasis teknologi hijau yang mampu menarik investasi global.
Ke depan, OIKN berencana meningkatkan transparansi dan publikasi perkembangan proyek agar masyarakat dapat mengikuti kemajuan secara langsung. Dengan komunikasi terbuka dan progres yang konsisten, pemerintah berharap IKN tidak hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas, tetapi juga kota masa depan yang hidup, produktif, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
