Kaltidaily.com, Samarinda – Forum diskusi publik yang digelar di Gedung Rektorat UNMUL pada Selasa, 31 Maret 2026, diwarnai aksi simbolik mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) mengangkat kartu merah sebagai bentuk kritik terbuka terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam satu tahun terakhir.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan UNMUL tersebut mengusung tema “Menakar Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Seno”. Forum ini awalnya dirancang sebagai ruang dialog akademik antara mahasiswa UNMUL dan pemerintah daerah, dengan menghadirkan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, untuk memaparkan program prioritas, termasuk program Gratispol.
Situasi forum di UNMUL berubah ketika sejumlah mahasiswa masuk sambil membawa kartu merah. Aksi tersebut langsung menyita perhatian peserta dan menjadi simbol ketidakpuasan mahasiswa UNMUL terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum optimal selama setahun terakhir.
Presiden BEM KM UNMUL, Hiththan Hersya Putra, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi kritis mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan. Ia menilai pelaksanaan program pemerintah, termasuk Gratispol, masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait efektivitas dan transparansi.
Mahasiswa UNMUL juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan kampus. Hal itu terlihat dari belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya dilayangkan mahasiswa, meskipun pemerintah sempat menyatakan kesiapan untuk membuka ruang dialog.
Selain itu, isu penggunaan kendaraan dinas dengan nilai tinggi turut menjadi sorotan dalam forum di UNMUL. Mahasiswa menilai polemik tersebut memperkuat urgensi kritik terhadap arah kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Menanggapi aksi mahasiswa di UNMUL, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan bahwa forum tetap berjalan kondusif. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada pemerintah.
Menurutnya, kritik dari mahasiswa UNMUL merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Pemerintah, kata dia, akan terus membuka diri terhadap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ke depan.
Aksi simbolik di UNMUL ini menjadi refleksi bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial tetap berjalan aktif di tengah dinamika pembangunan daerah. Kritik yang disampaikan diharapkan mampu mendorong perbaikan kebijakan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Ke depan, forum-forum dialog seperti yang digelar di UNMUL dinilai penting untuk terus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah dan civitas akademika diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret bagi berbagai persoalan daerah, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan. (*)
