Kaltimdaily.com – Jakarta lagi-lagi bikin heboh! Reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan Pemprov DKI Jakarta malah terancam nyungsep gara-gara muncul kabar panas soal “jalur cepat” pas pelantikan 59 pejabat eselon II di Balai Agung, 7 Mei 2025 lalu.
Acara yang dipimpin langsung sama Gubernur Pramono Anung ini sekarang jadi buah bibir, soalnya ada dugaan lobi-lobi politik dan kepentingan pribadi yang nyelonong masuk, nyaris nabrak prinsip meritokrasi.
Kabar yang beredar, salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM bareng Sekda DKI berinisial MM, dituding “mengamankan” kursi empuk buat sekitar 20 pejabat yang katanya orang dekat mereka.
Parahnya, proses ini disebut-sebut jalan tanpa sepengetahuan gubernur, walaupun secara resmi seleksi melibatkan BKN dan KASN.
Seorang ASN Balai Kota berinisial SW bilang dia dapat info dari anggota DPRD DKI kalau IM ini dapet “bisikan” dari sang kekasih, DDY, yang jadi otak di balik jaringan penempatan pejabat. Katanya sih, mereka juga dibantu seorang operator berinisial HMT plus beberapa staf gubernur.
Lebih ngeri lagi, jaringan ini kabarnya udah nyiapin langkah buat “nempatin orang” di jabatan strategis eselon III dan IV.
Pengamat pemerintahan udah kasih warning keras. Kalau dugaan ini bener, berarti komitmen Pemprov DKI buat reformasi birokrasi bisa hancur berantakan.
Kursi jabatan publik yang mestinya diisi orang kompeten dan berintegritas, malah bisa jadi barang dagangan politik.
Pelantikan 7 Mei 2025 kemarin sebenernya udah mengantongi semua surat resmi dari BKN, DPRD, Mendagri, sampai Keputusan Gubernur.
Di atas kertas sih keliatan rapi dan sesuai prosedur, tapi temuan di lapangan malah bikin publik curiga kalau ada penyalahgunaan wewenang.
Sampai berita ini tayang, IM dan Sekda DKI Marullah Matali belum buka suara sama sekali soal tuduhan ini.
Publik pun masih menunggu langkah tegas dari Gubernur Pramono Anung, apakah bakal ada investigasi mendalam atau kasus ini cuma jadi angin lalu.
Kalau Pemprov DKI nggak ambil sikap jelas, citra Jakarta sebagai ibu kota yang mau transparan dan bersih bisa anjlok di mata warga.
Apalagi, publik sekarang makin melek soal birokrasi dan gampang gerak buat bersuara lewat media sosial.
Ini bisa jadi ujian besar buat Pramono Anung di awal masa kepemimpinannya, apakah dia berani bersih-bersih internal atau justru ikut diam. (*)
