Kaltimdaily.com, Nasional – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Anggaran ini merupakan bagian dari komitmen yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa sebelum dana tersebut dicairkan, BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu memastikan tidak ada lagi kebocoran dalam pengelolaan keuangannya, khususnya terkait dengan pengadaan alat kesehatan yang tidak efisien.
Purbaya menyoroti contoh pengadaan ventilator yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19, yang meskipun harganya tinggi, ternyata tidak digunakan lagi setelah pandemi berakhir.
Akibatnya, tagihan BPJS Kesehatan membengkak akibat pemakaian alat yang seharusnya tidak diperlukan. Purbaya meminta agar BPJS Kesehatan lebih bijaksana dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari pemborosan yang bisa merugikan keuangan negara.
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menjelaskan bahwa program pemutihan tunggakan hanya akan berlaku bagi peserta mandiri yang beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat miskin yang iurannya ditanggung oleh negara. Pemutihan ini hanya akan diberikan untuk tunggakan yang terjadi dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Ali juga menekankan bahwa meskipun program ini diharapkan dapat memberikan keringanan, keputusan finalnya masih dalam tahap pembahasan di kementerian terkait.
Dengan adanya program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, diharapkan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran bisa terbantu. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan agar anggaran yang telah disediakan dapat digunakan dengan efisien. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga mengarah pada perbaikan sistem jangka panjang yang lebih transparan dan akuntabel.
Seluruh elemen terkait, baik BPJS Kesehatan maupun pihak pemerintah, perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengetatan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang lebih matang akan menjadi kunci agar pemutihan tunggakan iuran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. (*)
