Kaltimdaily.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda gercep turun ke lapangan buat dengerin langsung aspirasi warga RT 017 di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang.
Warga di sana ngeluh soal rencana pembangunan insinerator alias alat pembakar sampah, yang katanya bakal dibangun di lahan tempat mereka tinggal selama lebih dari 20 tahun.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Samri Shaputra, bareng Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi, Lurah Baqa Noor Diny Eldarina, dan juga perwakilan dari PDAM Kelurahan Baqa.
Samri bilang kunjungan ini bentuk nyata DPRD dengerin aspirasi warga yang ngerasa hidup mereka terancam gara-gara rencana proyek itu.
“Warga udah puluhan tahun tinggal di sini, jelas aja mereka nolak. Mereka udah bangun kehidupan di atas lahan itu,” ujar Samri, Senin (4/8/2025) usai kunjungan.
Setelah ngecek langsung ke lokasi, Komisi I DPRD Samarinda ngelihat kalau kawasan itu udah super padat penduduk.
Karena itu, mereka minta proyek insinerator dikaji ulang, apalagi kalau bisa cari lokasi alternatif yang gak bikin warga resah.
“Nanti kita bakal panggil semua pihak: Pemkot, PDAM, sampai stakeholder terkait. Kita bahas bareng soal urgensinya. Tapi kalau ada opsi lain, kenapa nggak dipertimbangkan?” kata politisi PKS itu.
Berdasarkan data awal dari PDAM, lahan yang bakal dipakai buat insinerator ini ternyata aset milik PT Tirta Kencana seluas 10 hektare.
Meski warga ngaku gak punya surat resmi atas lahan itu, mereka udah tinggal secara turun-temurun sejak lama.
Samri juga nyindir soal lemahnya pengawasan aset pemerintah.
“Kalau lahan itu memang aset negara, kenapa dari dulu gak ditertibkan? Sekarang warga udah bangun rumah permanen, ada yang udah meninggal dan digantikan generasi baru. Jadi wajar kalau sekarang muncul konflik,” lanjutnya.
Lebih jauh, Samri bilang ini bukan cuma soal lahan, tapi soal keberlangsungan hidup warga. Ia minta semua pihak jangan cuma mikir proyek, tapi juga pikirin aspirasi warga yang udah lama tinggal di sana.
“Kami gak anti pembangunan. Tapi jangan juga abaikan hak hidup warga. Harus ada solusi adil buat semua pihak,” tegasnya.
Komisi I DPRD Samarinda janji bakal terus kawal persoalan ini. Mereka bakal berdiri sebagai penengah biar gak ada pihak yang dirugikan.
Aspirasi warga tetap jadi prioritas utama, tapi pembangunan juga tetap bisa jalan dengan cara yang lebih manusiawi.
Lewat pendekatan dialog dan musyawarah, DPRD berharap bisa nemuin titik temu yang win-win solution.
Semua demi terwujudnya kota yang berkembang tanpa harus ninggalin warganya sendiri. (*)
