Kaltimdaily.com – Pemprov Kaltim resmi menetapkan APBD Perubahan 2025 dengan nilai Rp21,74 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, meski terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena sebagian kebutuhan anggaran ditopang dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Selain itu, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan dana Rp55 miliar sebagai penyertaan modal bagi perusahaan daerah.
Fenomena penyesuaian APBD Perubahan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur turut mengesahkan postur anggaran baru. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menetapkan APBD Perubahan senilai Rp9,8 triliun. Pemerintah daerah setempat menegaskan sikap hati-hati, terutama karena masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan meskipun PAD mengalami kenaikan.
Di Kutai Kartanegara (Kukar), nilai APBD Perubahan ditetapkan Rp11,3 triliun dengan salah satu prioritas pencairan sisa pembayaran program beasiswa pada Oktober mendatang. Kota Balikpapan menyepakati anggaran Rp4,7 triliun, sementara Samarinda menetapkan Rp5,64 triliun setelah terkoreksi turun Rp156 miliar. Adapun Kabupaten Paser menyetujui APBD Perubahan senilai Rp4,9 triliun.
Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah provinsi lain. Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kenaikan belanja Rp14,7 miliar meski PAD turun Rp7,3 miliar. Jawa Barat justru meningkatkan alokasi anggaran pada sektor publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan hingga dua kali lipat. Sebaliknya, ada daerah yang mengalami penurunan signifikan, seperti Riau yang terkoreksi Rp200 miliar dan DIY dengan penurunan potensi pendapatan Rp48 miliar.
Dinamika ini menunjukkan betapa fluktuatifnya fiskal daerah pada 2025. Setiap pemerintah daerah mengambil strategi berbeda, ada yang memperbesar belanja demi memperkuat pelayanan dasar, namun ada juga yang memilih melakukan efisiensi ketat.
Bagi Pemprov Kaltim, penetapan APBD Perubahan 2025 menjadi momentum untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan. Pemerintah menegaskan belanja publik tetap diarahkan pada sektor prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.
Ke depan, Pemprov Kaltim juga mendorong efisiensi birokrasi dan transparansi pengelolaan anggaran. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel di era Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
