Kaltimdaily.com, Samarinda – Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai Masyarakat Peduli Pendidikan, Dayat, menegaskan kalau aksi mereka bukan sekadar demo, tapi juga upaya buat edukasi masyarakat soal ketidakadilan di dunia pendidikan.
Menurut Dayat, masyarakat punya hak buat tahu ke mana larinya dana publik, termasuk program Probebaya yang ngucurin Rp100 juta per RT.
Kalau ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan, warga nggak boleh takut buat melapor.
Salah satu kasus yang disorot adalah SDN 007 Samarinda Ilir. Dayat bilang keresahan orang tua siswa di sekolah itu udah lama terjadi, tapi banyak yang nggak berani lapor, entah karena takut atau nggak tahu caranya.
“Masalah di SDN 007 Samarinda Ilir ini udah cukup lama dan bikin orang tua was-was. Sayangnya, banyak yang memilih diam, mungkin karena takut atau bingung gimana cara melapor,” kata Dayat, Jumat (28/3/2025).
Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pelecehan yang akhirnya diselesaikan lewat mediasi Tim TWAP Wali Kota.
Tapi keresahan nggak berhenti di situ. Ada juga dugaan pungutan liar dari penjualan buku dan ekstrakurikuler. Baru-baru ini, Dinas Pendidikan akhirnya turun tangan dan menonaktifkan kepala sekolah.
“Kami apresiasi langkah ini. Tapi kami juga minta Wali Kota Samarinda, Andi Harun, supaya Inspektorat benar-benar objektif dalam mengusut kasus ini,” tegas Dayat.
Dayat juga merespons pernyataan Ketua RT 25 Sidodamai dan DPRD Kota Samarinda atas aksi mereka.
Menurutnya, kritik terhadap aksi damai itu biasa, tapi yang lebih penting adalah fokus ke permasalahan utama, termasuk kondisi korban dugaan pelecehan dan dugaan pungutan liar.
“Kenapa DPRD Samarinda lambat banget nanggapin dugaan pungli ini?,” sindirnya.
Buat menuntaskan masalah ini, Dayat dan timnya berencana mengirim surat resmi ke Ketua DPRD Kota Samarinda.
Mereka pengen ada diskusi terbuka yang ngundang semua pihak terkait, termasuk Wali Kota Samarinda, Kepala Sekolah SDN 007 Samarinda Ilir, pengawas pendidikan, dan orang tua siswa.
Kalau perlu, mereka juga bakal menemui Gubernur Kalimantan Timur buat minta tanggapannya.
Menurut Dayat, perjuangan mereka nggak bakal berhenti sampai ada transparansi dan keadilan buat dunia pendidikan di Samarinda. (YN)
