Kaltimdaily.com, Nasional – Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) menghadirkan kesaksian mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam persidangan tersebut, Ahok menyampaikan pernyataan tegas dan emosional terkait sistem pencopotan direksi yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip meritokrasi di perusahaan milik negara itu.
Di hadapan majelis hakim, Ahok mempertanyakan alasan sejumlah direksi yang dinilai memiliki integritas justru diberhentikan dari jabatannya. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya sistem yang tidak memberi ruang bagi profesional yang berusaha menjaga integritas, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis di sektor energi.
Ahok secara khusus menyinggung dua nama yang pernah memimpin subholding Pertamina, yakni Joko Priyono, mantan Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta Mas’ud Khamid, mantan pimpinan Pertamina Patra Niaga (PPN). Menurut Ahok, keduanya merupakan figur profesional yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi dalam mengelola perusahaan.
Ia menyebut Mas’ud Khamid memilih kehilangan jabatannya daripada harus menandatangani dokumen pengadaan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Sementara itu, Joko Priyono dinilai memiliki keahlian teknis yang sangat kuat dalam pengelolaan kilang minyak.
Ahok juga mengungkapkan rasa kecewanya ketika mengetahui kondisi Joko Priyono setelah tidak lagi menjabat. Menurutnya, mantan direktur utama tersebut kembali ke Yogyakarta dan bekerja sebagai tukang las. Fakta tersebut membuat Ahok merasa marah terhadap sistem yang dianggap tidak adil bagi para profesional di lingkungan BUMN.
Dalam persidangan itu, Ahok juga meminta Jaksa Penuntut Umum agar mengusut tuntas dugaan persoalan tata kelola di Pertamina. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat dan tidak berhenti pada individu tertentu saja.
Pernyataan Ahok sempat memicu tepuk tangan dari sejumlah pengunjung sidang. Namun Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji langsung mengingatkan agar suasana persidangan tetap kondusif. Ia menegaskan bahwa ruang sidang bukan tempat untuk memberikan reaksi berlebihan dari para pengunjung.
Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak di lingkungan PT Pertamina (Persero) disebut menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
Total kerugian negara dan kerugian perekonomian nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp285,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari kerugian keuangan negara sekitar Rp70,5 triliun serta kerugian perekonomian negara yang diperkirakan mencapai Rp215,1 triliun.
Rincian kerugian tersebut antara lain berasal dari nilai pengadaan bahan bakar minyak yang mencapai sekitar Rp172 triliun serta dugaan keuntungan ilegal dari impor BBM yang melebihi kuota dengan nilai sekitar US$2,61 miliar atau setara Rp43,1 triliun.
Pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti hasil perhitungan akhir dalam proses hukum yang sedang berjalan. Penyesuaian nilai juga akan mempertimbangkan kurs yang digunakan dalam perhitungan resmi nantinya.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina hingga kini masih bergulir di pengadilan. Proses persidangan diharapkan dapat membuka secara jelas peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Publik pun menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, mengingat sektor energi memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Transparansi serta penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN strategis di Indonesia. (*)
