Kaltimdaily.com, Nasional – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara terbuka menyampaikan dukungan agar pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Jokowi bahkan mengarahkan relawannya untuk turut mendukung pasangan tersebut melanjutkan kepemimpinan dua periode.
Pernyataan Jokowi tersebut langsung menimbulkan sorotan publik. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Julius Yunarto Wijaya, menilai arahan itu justru berpotensi membuat Prabowo merasa kurang nyaman. Ia mengingatkan pernyataan Prabowo sendiri pada 18 Mei 2025 saat menghadiri acara pengurus PP Tidar. Kala itu, ketika ada seruan “dua periode” dari kader, Prabowo menegaskan bahwa dirinya baru menjabat kurang dari setahun sehingga belum pantas membicarakan pemilu berikutnya. Ia meminta semua pihak untuk fokus pada kinerja terlebih dahulu, bukan mendahulukan kontestasi politik.
“Ini bukan analisis pengamat, tetapi pernyataan Prabowo sendiri yang menegaskan tidak nyaman jika dikaitkan dengan Pilpres 2029,” jelas Yunarto dalam program Inews TV, Rabu (24/9/2025).
Lebih lanjut, Yunarto menyebut sikap Jokowi tersebut mengecewakan. Menurutnya, seorang presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya semestinya tampil sebagai negarawan, bukan justru kembali terlibat dalam dinamika politik praktis. Ia mencontohkan peran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang aktif mengangkat isu global seperti malaria, serta Megawati Soekarnoputri yang turut serta dalam forum internasional dan mendapat undangan dari Paus.
“Seharusnya setelah tidak lagi menjabat, seorang presiden berbicara mengenai isu-isu besar, bukan kembali menempatkan diri dalam konstelasi kekuasaan,” tegas Yunarto.
Ia menilai dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran lebih pada upaya menjaga peta politik nasional dibandingkan sekadar kelanjutan program pemerintahan. Bahkan, menurutnya, arahan itu terkesan menetapkan sejak dini bahwa pasangan tersebut harus kembali maju, meskipun hal itu dinilai melampaui norma ketatanegaraan.
Situasi ini memunculkan polemik di ruang publik, antara semangat Jokowi yang ingin memastikan keberlanjutan pemerintahan dan sikap Prabowo yang masih memilih fokus pada kerja nyata di awal masa pemerintahannya.
Ke depan, dinamika politik terkait pernyataan Jokowi ini diperkirakan akan terus menjadi perbincangan, baik di kalangan elite maupun masyarakat. Dukungan terbuka dari seorang mantan presiden terhadap pasangan tertentu juga berpotensi memengaruhi arah dukungan politik sejak dini.
Bagi sebagian pihak, langkah Jokowi dinilai sebagai bentuk loyalitas terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Namun, tidak sedikit yang menilai sikap tersebut justru menambah beban politik, mengingat publik masih menunggu hasil nyata dari pemerintahan baru di periode pertama. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
