Kaltimdaily.com, IKN – Pemerintah terus mempercepat rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga 2029. Dalam skenario terbaru, jumlah ASN yang akan direlokasi diperkirakan berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang sebagai bagian dari upaya menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia pada 2028.
Ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa strategi pemindahan ASN ke IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan pegawai. Pemerintah juga menitikberatkan pada kesiapan infrastruktur utama yang menjadi penopang aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.
Pada 2026, pembangunan kawasan legislatif di IKN menjadi prioritas utama. Proyek ini mencakup pembangunan gedung DPR RI dan Mahkamah Agung yang dinilai penting untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan optimal. Kehadiran fasilitas tersebut akan memperkuat peran IKN sebagai pusat administrasi dan politik nasional.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan berbagai fasilitas pendukung di IKN. Langkah ini meliputi penyediaan hunian vertikal bagi ASN, pengembangan jaringan transportasi, serta peningkatan akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan seluas sekitar 1.100 hektare tersebut dirancang sebagai pusat terintegrasi seluruh aktivitas pemerintahan pusat.
Perkembangan di IKN menunjukkan bahwa proses transisi sudah mulai berjalan. Hingga pertengahan 2025, lebih dari seribu pegawai Otorita IKN telah lebih dahulu menempati hunian yang tersedia. Kehadiran mereka menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem kerja di lingkungan ibu kota baru.
Tidak hanya itu, tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan juga telah mulai bertugas di IKN. Kehadiran mereka bertujuan memastikan layanan dasar kesehatan tersedia bagi para penghuni awal, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas pemerintahan.
Pemerintah berharap dukungan lintas sektor dapat mempercepat realisasi pemindahan ASN ke IKN. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai krusial agar proses relokasi berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Dengan percepatan pembangunan dan pemindahan ASN, IKN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi simbol transformasi nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.
Ke depan, keberhasilan pemindahan ASN ke IKN akan menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan Indonesia memasuki era pemerintahan berbasis kawasan terpadu. Pemerintah optimistis, dengan perencanaan matang dan dukungan berkelanjutan, IKN dapat menjadi wajah baru Indonesia di tingkat global. (*)
