Kaltimdaily.com, Nasional – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk di seluruh negeri, sekaligus mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau 39,5 juta penerima manfaat, dengan jumlah dapur dan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 13.514 unit di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Pemerintah menargetkan, hingga akhir tahun 2025, jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi 82,9 juta orang.
Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, Inspektorat Utama BGN, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas gizi yang diberikan dalam program MBG. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan anggaran dipantau dengan ketat.
“Anggaran yang diberikan langsung diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dan masuk ke SPPG melalui virtual account untuk meminimalkan penyimpangan,” ujarnya. Meski begitu, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah auditor, yang membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan sosialisasi dan memberikan pelatihan teknis terkait sistem pelaporan keuangan yang baik.
Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, memberikan apresiasi tinggi terhadap program MBG, yang ia nilai sebagai wujud keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Menurutnya, program ini tidak hanya menjadi intervensi sosial yang penting, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak kemandirian ekonomi daerah, dengan melibatkan petani, UMKM, dan dapur komunitas di seluruh pelosok Indonesia.
Untuk memastikan efektivitas program ini, Inspektorat BGN melakukan audit secara triwulanan, meskipun dengan jumlah auditor yang terbatas. Tugas utama mereka adalah memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam upaya mendukung kelancaran operasional dapur, pihaknya juga mengadakan workshop dan sosialisasi secara intensif pada akhir pekan, sehingga kegiatan operasional dapur tetap berjalan tanpa gangguan.
Program MBG diharapkan tidak hanya dapat mengurangi angka gizi buruk di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperkuat sektor pertanian dan ekonomi lokal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi pangan bergizi dan memastikan keberlanjutan program, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. (*)
