Kaltimdaily.com, Samarinda – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang digelar LAN RI dari 23 April sampai 28 Agustus 2025 ini bukan pelatihan biasa, bro!
Pakai metode blended learning, pelatihan ini ngerangkul 40 pejabat pengawas dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan dilakukan secara online.
Pejabat pengawas tuh punya peran super penting di dunia pelayanan publik. Mereka jadi jembatan antara bos besar sama tim pelaksana di lapangan.
Tapi, ternyata tantangannya gak main-main—mulai dari kurang paham teknologi, manajerialnya masih kurang sip, sampe minimnya semangat reformasi birokrasi dan integritas.
Masalah teknis kayak gak update sama regulasi baru dan lemah dalam evaluasi teknis, bikin layanan publik jadi gak maksimal.
Belum lagi kalau secara manajerial mereka kurang jago dalam ngatur tim, ngambil keputusan, atau bikin rencana kerja yang solid.
Faktor penyebabnya juga lumayan kompleks. Mulai dari pelatihan yang gak relevan, motivasi kerja yang naik turun, jalur karier yang gak jelas, sampai komunikasi internal yang kurang nendang.
Fasilitas yang terbatas dan dana pelatihan yang minim juga makin bikin seret peningkatan kualitas.
Parahnya lagi, budaya permisif alias “asal jalan” ditambah gak adanya sistem pelaporan pelanggaran bikin komitmen terhadap reformasi dan etika kerja makin luntur.
Dampaknya? Layanan publik jadi lambat, gak efisien, dan gak merata buat masyarakat.
Makanya, lewat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini, harapannya para pejabat makin naik level.
Solusi strategis pun mulai digenjot, seperti pelatihan berkelanjutan, sistem karier yang lebih jelas, fasilitas yang mumpuni, dan sistem pengawasan yang lebih ketat lewat komite etik dan whistleblowing system.
Kalau pelatihan ini dijalanin serius dan hasilnya bener-bener diterapin di lapangan, bisa banget jadi game changer buat wajah pelayanan publik di Kaltim.
Evaluasi rutin dan integrasi ke sistem kerja juga jadi kunci biar perubahan gak cuma berhenti di teori.
Harapannya, setelah lulus dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, para peserta bisa langsung gasin perubahan positif di instansinya masing-masing.
Dengan kompetensi yang makin mantap, masyarakat pun bakal ngerasain layanan publik yang makin cepat, tepat, dan transparan! (RY)
