Kaltimdaily.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda lagi serius banget nih ngebahas ulang Perda Nomor 10 Tahun 2017 soal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Rapat hearing digelar Rabu (4/6/2025) di Ruang Komisi III DPRD Samarinda, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III, Abdul Rohim.
Hearing ini juga ngundang orang-orang penting dari dunia relawan kebencanaan, kayak Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Samarinda dan Ketua Info Taruna Samarinda (ITS).
Mereka hadir buat kasih masukan langsung dari lapangan biar revisi Perda ini makin relevan sama kondisi nyata.
Abdul Rohim bilang, tujuan utama dari revisi ini adalah biar semua langkah Penanggulangan Bencana bisa dilakuin maksimal, dari pencegahan sampai pemulihan, dengan payung hukum yang jelas.
Salah satu poin pentingnya, bakal ada sanksi tegas buat siapa pun—baik perorangan maupun badan usaha—yang aktivitasnya bisa picu bencana.
Selain itu, Pansus juga mendorong supaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) punya peran yang lebih nendang.
Gak cuma jadi embel-embel, tapi bener-bener punya kewenangan penuh termasuk dalam urusan tata ruang kota.
Usulannya, jabatan Kalakhar BPBD diganti jadi kepala dinas definitif.
Forum PRB juga gak luput dari perhatian. Pansus pengen forum ini lebih aktif kasih saran dan masukan ke Pemkot dan BPBD.
Makanya mereka minta info langsung dari PRB soal kebutuhan di lapangan biar forum ini bisa kerja lebih maksimal.
Gak cuma itu, Pansus juga udah sempat jalan ke Jakarta buat lobi langsung ke BNPB. Targetnya? Biar Samarinda dijadiin lokasi pembangunan Gudang Logistik Bencana Nasional untuk wilayah Kalimantan.
Lahannya udah siap dekat Stadion Palaran, akses jalan pun strategis banget karena deket tol.
Rohim bilang, Samarinda itu wilayah paling rawan bencana di Kalimantan. Jadi kalau gudang logistik nasional dibangun di sini, dampaknya bakal besar banget. Pas bencana datang, kita gak harus nunggu kiriman bantuan dari luar daerah yang sering telat.
Revisi Perda Penanggulangan Bencana ini jadi langkah nyata DPRD Samarinda buat nyiapin kota yang lebih siap hadapi bencana.
Gak cuma formalitas, tapi beneran nyasar ke masalah lapangan, termasuk peran relawan dan sistem logistik yang selama ini jadi tantangan.
Kalau semua usulan ini bisa jalan, Samarinda bukan cuma makin siap secara hukum dan struktur, tapi juga jadi percontohan penanggulangan bencana di Kalimantan.
Bencana gak bisa dihindari, tapi kita bisa siapin diri biar dampaknya gak terlalu parah! (YN)
