Kaltimdaily.com, Balikpapan – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan periode 2024-2029 resmi dilantik di Gedung BSCC Dome pada Senin (26/8/2024).
Pelantikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, R. Aji Suryo. Dari total 45 anggota, ada 20 wajah baru, sementara 25 lainnya merupakan anggota lama yang kembali terpilih.
Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, beserta perwakilan Muspida, OPD, pejabat dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur, serta keluarga anggota DPRD yang dilantik.
Bahkan, Ketua RT se-Balikpapan turut hadir untuk menyaksikan momen penting ini.
Sebelum pelantikan, Sekretaris DPRD Balikpapan, Arfiansyah, membacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur mengenai pemberhentian anggota DPRD periode 2019-2024 sekaligus pengangkatan anggota DPRD untuk periode 2024-2029.
Prosesi pelantikan pun berlangsung dengan khidmat, ditandai dengan penandatanganan berita acara, fakta integritas, dan penyematan pin DPRD oleh dua anggota DPRD, Alwi Al Qadri dan Simon Sulean, sebagai simbol resmi keanggotaan mereka.
Komposisi anggota DPRD kali ini cukup menarik. Golkar mendominasi dengan 16 kursi, diikuti oleh Nasdem dengan 7 kursi, dan Gerindra dengan 6 kursi.
Partai lainnya seperti PDIP, PKB, PKS, PPP, Hanura, dan Demokrat juga berhasil mengamankan posisi di kursi dewan.
Momen ini bukan sekadar seremonial. Pelantikan ini menjadi awal bagi para anggota dewan untuk mulai bekerja mewujudkan aspirasi rakyat Balikpapan selama lima tahun ke depan.
Dengan komposisi yang beragam, harapan masyarakat adalah agar para wakil rakyat ini mampu bekerja sama dalam menjalankan tugasnya, menjaga integritas, dan membawa perubahan positif bagi Kota Balikpapan.
Kehadiran wajah-wajah baru di DPRD diharapkan bisa membawa angin segar, ide-ide baru, dan semangat untuk menjawab tantangan yang dihadapi kota ini.
Peran mereka kini menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan kota dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwujudkan dalam setiap kebijakan yang diambil. (*)
