Kaltimdaily.com, Kukar – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) akhirnya resmi mencopot AKBP Dody Surya Putra dari kursi Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar). Pengumuman itu keluar Rabu (20/8) malam. Meski dalihnya disebut bagian dari penyegaran organisasi, ternyata ada juga masalah disiplin dan etika yang ikut menyeret perwira lulusan Akpol 2004 ini.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, mutasi kali ini bukan cuma di Kukar. Ada dua kapolres sekaligus yang digeser. Posisi Kapolres Kukar sekarang ditempati AKBP Khairul Basyar, yang sebelumnya memimpin Polres Berau. Sementara kursi Kapolres Berau diisi oleh AKBP Ridho Tri Putranto, eks Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim. Sedangkan Dody sendiri dipindahkan ke Mabes Polri dan diberi jabatan baru sebagai Kassubagkermalat Bagkerma Robinopsnal Baharkam Polri.
Di balik rotasi ini, ternyata ada kasus yang bikin Dody kena sorotan. Dia disebut meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan, plus terseret dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Situasi ini makin bikin publik bertanya-tanya, apalagi Dody baru menjabat sebagai Kapolres Kukar sejak Januari 2025.
Nama Dody sebelumnya juga udah ramai dibahas karena sempat ribut sama anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock. Perseteruan itu bermula dari diskusi soal konflik agraria di Jahab. Henock bahkan mengaku sempat ditelepon Dody dan diancam bakal kena Pergantian Antar Waktu (PAW). Ucapan itu dinilai melecehkan lembaga negara dan menyinggung dirinya secara pribadi.
Kasus tersebut sempat bikin heboh sampai-sampai Indonesia Police Watch (IPW) turun tangan. IPW mendesak agar Polri tegas mencopot Dody kalau terbukti melanggar kode etik. Akhirnya, desakan itu terwujud lewat rotasi jabatan yang resmi menyingkirkannya dari posisi Kapolres Kukar.
Dengan adanya mutasi ini, Polda Kaltim berharap suasana di jajaran kepolisian bisa lebih kondusif. Fokus utama mereka adalah tetap melayani dan melindungi masyarakat, sementara proses hukum terkait dugaan pelanggaran Dody masih terus berjalan sesuai aturan yang ada di internal Polri.
Pergantian pucuk pimpinan di Polres Kukar ini jelas jadi sorotan publik, apalagi kasus Dody udah beberapa kali mencuat ke media. Banyak masyarakat menilai langkah cepat Polda Kaltim adalah upaya menjaga citra kepolisian di mata warga Kaltim.
Ke depan, masyarakat Kukar tentu berharap Kapolres baru bisa lebih dekat dengan rakyat, transparan, dan bebas dari kontroversi. Harapannya, keamanan dan pelayanan publik di Kukar bisa semakin maksimal tanpa terganggu drama internal. (*)
