Kaltimdaily.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar telah mencapai kesepakatan terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) 2025 dengan total anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 23 September 2025. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan lainnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa total APBD-P 2025 akan berjumlah Rp11,3 triliun. Namun, salah satu usulan dari Pemkab Kukar yang tidak disetujui adalah penyertaan modal senilai Rp21 miliar untuk Bankaltimtara, yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung program Kredit Kukar Idaman (KKI).
Meskipun penyertaan modal tersebut tidak disetujui, Bupati Aulia Rahman Basri memastikan bahwa program KKI, yang telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 1.800 orang dengan perputaran dana mencapai Rp36 miliar, akan tetap berjalan. Penguatan program ini direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun 2026.
Aulia juga mengungkapkan bahwa sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman tahun 2025 telah dialokasikan dalam APBD-P dan tinggal menunggu kelengkapan administrasi untuk proses pencairan. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan pencairan beasiswa ini pada bulan Oktober 2025, sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar di Kukar.
“Semoga pada bulan Oktober ini, pencairan beasiswa dapat segera diselesaikan, sehingga pada akhir bulan dapat dicairkan,” ujar Aulia dengan harapan.
Pencairan beasiswa Kukar Idaman pada Oktober 2025 diharapkan dapat menjadi momentum bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kutai Kartanegara. Program ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Pemkab Kukar untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di daerah ini.
Selain itu, meskipun ada penolakan terhadap penyertaan modal untuk Bankaltimtara, Pemkab Kukar tetap optimis dengan kelanjutan program KKI yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemkab Kukar berencana untuk terus meningkatkan skema pembiayaan ini dengan cara yang lebih terukur dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. (*)
