Kaltimdaily.com, IKN – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berlanjut meskipun terjadi penyesuaian dalam alokasi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut tidak akan terhenti di tengah jalan dan dijamin tidak akan menjadi “kota hantu”.
Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11). Ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan di kawasan IKN. Jika dibutuhkan, kata dia, alokasi dana tambahan akan diberikan pada tahun-tahun mendatang untuk mempercepat penyelesaian sejumlah infrastruktur utama.
Selain dukungan dari anggaran negara, pembangunan IKN juga melibatkan peran sektor swasta. Beberapa perusahaan telah memperoleh izin untuk membangun kawasan hunian di wilayah tersebut, dan beberapa proyek perumahan kini sudah mulai dikerjakan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi baru di kawasan inti pemerintahan.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun untuk tahun 2026. Namun, pengajuan tersebut tidak disetujui sepenuhnya, dan hanya disahkan sebesar Rp6,26 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, sekitar Rp4,73 triliun dari total dana itu akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan kompleks DPR, MPR, MA, dan Komisi Yudisial (KY) di kawasan inti pemerintahan.
Kemudian, sekitar Rp600 miliar dialokasikan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang telah diserahkan Kementerian PUPR kepada OIKN. Dana tersebut digunakan untuk pengelolaan Kantor Presiden dan Istana Negara, kantor kementerian koordinator, fasilitas air minum, jalan, multi-utility tunnel, area hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta sistem sanitasi dan pengelolaan sampah. Adapun sisanya, sebesar Rp930 miliar, akan dimanfaatkan untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program operasional OIKN.
Basuki menambahkan, usulan tambahan Rp14,92 triliun tersebut sebenarnya masih termasuk dalam rencana tahap kedua pembangunan IKN, dengan total anggaran mencapai Rp48,8 triliun yang telah disetujui sebelumnya. Dana itu diprioritaskan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, pemeliharaan infrastruktur utama, serta fasilitas publik seperti apartemen ASN dan area pemerintahan di KIPP.
Dengan dukungan sinergis antara pemerintah dan sektor swasta, proyek IKN diyakini akan tetap berjalan sesuai jadwal meski pendanaan dilakukan secara bertahap. Pemerintah optimistis, model pembiayaan yang adaptif dapat memastikan keberlanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal nasional.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga akan memperkuat sistem transportasi dan konektivitas menuju kawasan IKN. Sejumlah proyek jalan, bandara, serta jaringan logistik sedang dipercepat untuk mendukung aktivitas pemerintahan yang akan berpindah ke ibu kota baru.
Purbaya menegaskan bahwa keberadaan IKN bukan sekadar simbol pemindahan pusat pemerintahan, melainkan juga upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. “Kami ingin IKN menjadi kota masa depan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
