PDIP Nggak Masuk Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Penyeimbang!
Kaltimdaily.com, Politik – Kongres VI PDIP akhirnya resmi menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum buat periode 2025–2030. Dalam pidato politik perdananya di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu, 2 Agustus 2025, Megawati langsung blak-blakan soal posisi PDIP di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Megawati bilang dengan tegas kalau PDIP nggak jadi oposisi, tapi juga nggak ikut-ikutan bangun koalisi. Partai berlambang banteng itu memilih jalur tengah sebagai penyeimbang, demi jaga arah pembangunan biar tetap sesuai konstitusi dan pro rakyat.
“PDIP berdiri di atas ideologi dan kebenaran, kita dukung kebijakan yang pro rakyat, tapi juga bakal bersuara keras kalau ada penyimpangan,” tegas Megawati. Ia juga menambahkan, partainya akan tetap kritis pada setiap kebijakan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.
Buat Megawati, keberpihakan itu bukan soal di dalam atau di luar pemerintahan, tapi tentang setia sama kebenaran dan nilai-nilai politik yang diajarkan Bung Karno. Ia pun menyerukan ke seluruh kader buat jaga posisi PDIP sebagai partai ideologis dan pelopor perjuangan rakyat.
Sementara itu, Ganjar Pranowo yang merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan, juga memperkuat sikap partainya. Ia bilang dengan yakin, “Rasanya nggak bakal masuk kabinet, itu udah crystal clear.” Ganjar juga percaya bahwa nggak akan ada satu pun kader PDIP yang nyebrang ke pemerintahan Prabowo.
Sinyal PDIP bakal gabung ke pemerintahan emang sempat muncul waktu Prabowo ketemu Megawati bulan April lalu, bahkan sempat ngutus elite Gerindra buat ngobrol sama pucuk pimpinan PDIP. Tapi semua isu itu akhirnya dibantah dan diklarifikasi, termasuk sama Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra.
Bahkan menurut laporan dari Tempo edisi 10 Juni 2025, sempat ada gosip dua sampai tiga politikus PDIP bakal masuk kabinet Prabowo, seiring wacana reshuffle. Tapi Megawati langsung menegaskan sikap partainya: PDIP bukan oposisi, tapi penyeimbang.
Ganjar makin memperjelas posisi itu dengan bilang, “Kami tetap di luar pemerintahan, nggak ada kader kami yang duduk di kabinet. Tugas kami jadi penyeimbang, bukan bagian dari kekuasaan.”
Sikap resmi PDIP ini jadi penanda penting dalam peta politik Indonesia ke depan. Dengan memilih jadi penyeimbang, PDIP mengambil jalur yang cukup strategis buat tetap punya pengaruh tanpa harus duduk di lingkar kekuasaan langsung. Ini juga bisa bikin dinamika politik makin seru, apalagi kalau PDIP konsisten kritis dan tetap pro rakyat.
Langkah ini juga bisa jadi ujian konsistensi buat para kader PDIP ke depannya. Apakah mereka bakal solid mengikuti arahan Megawati atau justru tergoda masuk ke kabinet? Yang jelas, PDIP udah pasang sikap, dan sekarang giliran publik mengamati langkah-langkah politik partai banteng ke depan. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
