Kaltimdaily.com, KUKAR – Program Pendidikan GratisPol yang menjadi salah satu janji politik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kembali menjadi perhatian publik. Memasuki satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan 20 Februari 2025, pelaksanaan program tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, termasuk di wilayah Kukar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan pandangannya terkait perkembangan program pendidikan gratis tersebut. Ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan itu, namun mengingatkan agar pemerintah provinsi konsisten dalam merealisasikan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Menurut Ahmad Yani, konsep pendidikan gratis harus diterapkan secara menyeluruh tanpa membedakan kelompok tertentu. Ia menilai, jika program ini benar-benar ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan, maka manfaatnya harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di Kukar yang berada di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Sejak diumumkan, Pendidikan GratisPol mendapat respons luas karena dianggap mampu membuka akses pendidikan yang lebih merata di Kalimantan Timur. Namun dalam perjalanannya, sejumlah kendala dinilai masih menghambat implementasi di lapangan. Tantangan anggaran serta kesiapan teknis menjadi faktor yang disebut memengaruhi optimalisasi program tersebut.
DPRD Kukar menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur melalui data administratif semata. Pemerintah diminta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berdampak langsung, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini menghadapi hambatan biaya dan akses pendidikan.
Program Pendidikan GratisPol diharapkan mampu menekan angka putus sekolah serta memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda di Kukar dan wilayah lain di Kalimantan Timur. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan, masyarakat Kukar menanti langkah konkret yang lebih terukur dalam pelaksanaan Pendidikan GratisPol. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program ini tidak sekadar menjadi janji politik, melainkan benar-benar menjadi solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ke depan, DPRD Kukar mendorong adanya transparansi dan laporan berkala terkait capaian program, sehingga publik dapat memantau perkembangan secara objektif. Konsistensi kebijakan dan komitmen anggaran menjadi kunci agar Pendidikan GratisPol benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kukar dan Kalimantan Timur secara keseluruhan. (*)
