Kaltimdaily.com, Nasional — Pemerintah, melalui Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Timothy Ivan Triyono, menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengenai kewajiban memperoleh izin sebelum menggelar penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra.
Pernyataan tersebut sebelumnya memicu respons beragam dari publik, terutama setelah sejumlah artis dan influencer terlibat dalam pengumpulan donasi skala besar bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Timothy menegaskan bahwa ucapan Mensos tidak dimaksudkan untuk menghambat atau membatasi kepedulian masyarakat. Ia menjelaskan bahwa aturan perizinan tersebut telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan donasi tersalurkan tepat sasaran.
Dalam klarifikasinya, Gus Ipul memaparkan bahwa prosedur perizinan sebenarnya relatif sederhana. Untuk kegiatan berskala daerah, izin dapat diajukan melalui pemerintah kabupaten atau kota. Sementara untuk penggalangan dana tingkat nasional, permohonan izin diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Mensos menegaskan bahwa mekanisme ini dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai langkah pengawasan agar bantuan publik tidak disalahgunakan.
Ia menambahkan bahwa aturan tersebut tetap perlu menyesuaikan kondisi lapangan, khususnya saat terjadi bencana besar. Mensos menilai percepatan penanganan tetap menjadi prioritas, namun aspek pelaporan dan transparansi harus tetap dijaga agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelaporan izin ini adalah langkah antisipasi agar dana masyarakat tidak diselewengkan,” ujarnya.
Timothy menyatakan pemerintah memahami sensitivitas publik terkait isu kemanusiaan. Atas dasar itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pernyataan pejabat negara yang mungkin menimbulkan persepsi kurang empati. “Kami yakin niat Pak Mensos murni menjaga akuntabilitas bantuan. Regulasi yang ada dibuat untuk kebaikan bersama,” tuturnya.
Pemerintah berharap penjelasan tersebut dapat menghilangkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Prinsip utama yang ditekankan oleh Istana adalah memastikan seluruh bantuan kemanusiaan bagi korban bencana tersalurkan secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana memperkuat komunikasi publik terkait mekanisme penggalangan donasi agar masyarakat mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang proses perizinan. Transparansi dianggap penting untuk menghindari polemik serupa di masa depan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga resmi.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara tokoh masyarakat, influencer, dan lembaga kemanusiaan agar kegiatan penggalangan dana dapat berjalan lebih terkoordinasi. Sinergi tersebut dinilai mampu mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memastikan akuntabilitas tetap terjaga selama masa tanggap bencana. (*)
