Kaltimdaily.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) beneran niat bikin ibu kota yang bukan cuma keren dari segi bangunan, tapi juga dari sistem pemerintahannya.
Nggak mau main-main, mereka gandeng langsung KPK buat jaga-jaga biar pembangunan IKN bebas dari yang namanya korupsi dan gratifikasi.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bilang kalau sejak awal, semua proses pembangunan udah dirancang dengan prinsip transparansi dan integritas.
Soalnya, IKN ini dibangun dari nol, jadi kesempatan emas buat bikin sistem yang lebih bersih, tangguh, dan akuntabel.
Pentingnya pencegahan korupsi udah dipikirin matang-matang. Salah satunya, lewat edukasi soal gratifikasi dan konflik kepentingan buat semua pegawai Otorita.
Kan mereka datang dari beragam latar belakang: ada yang dari instansi pusat, daerah, sampai sektor swasta. Nah, beda asal, beda cara pikir juga kan? Makanya, harus disamakan dulu persepsinya.
Agung Dodit Muliawan, selaku Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, juga tekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kuat dan bebas dari godaan korupsi.
Mereka nggak cuma kasih pelatihan aja, tapi juga bikin sistem pelaporan yang gampang diakses—biar siapa pun bisa lapor kalau ada yang mencurigakan.
Program ini bagian dari kerja sama intensif bareng KPK, mulai dari penyuluhan sampai monitoring berkala.
Semua itu demi bikin proyek ibu kota baru ini berjalan lancar, bebas dari celah korupsi yang selama ini suka nyelip di proyek-proyek besar.
Dengan pendekatan yang sistematis dan preventif ini, Otorita IKN pengen buktiin kalau pembangunan bisa tetap maksimal tanpa harus main belakang.
Bukan cuma gedung tinggi dan jalan mulus, IKN juga harus jadi simbol pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Kalau sukses, cara kerja IKN ini bisa banget ditiru daerah lain di Indonesia. Gak cuma jadi ibu kota negara, tapi juga jadi panutan dalam hal good governance.
Karena masa depan Indonesia bukan cuma soal infrastruktur keren, tapi juga soal mentalitas dan integritas para pengelolanya. (*)
