Kaltimdaily.com, Tekno – Google baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan Pemerintah Inggris untuk menyediakan teknologi secara gratis ke sektor publik — mulai dari NHS hingga dewan kota.
Kesepakatan ini mencakup pelatihan puluhan ribu pegawai negeri tentang penggunaan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Walaupun tak melibatkan pembayaran langsung, banyak pihak menyebut kerja sama ini sebagai langkah yang “terlalu berani dan naif”.
Menurut laporan dari Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris (DSIT), Google Cloud akan mendukung transformasi digital dengan membebaskan instansi pemerintah dari kontrak lama yang dianggap menghambat kemajuan dan rentan terhadap serangan siber.
Teknologi Google disebut lebih cepat, efisien, dan modern dibanding sistem lawas yang selama ini digunakan.
Namun, muncul kekhawatiran bahwa dengan Google mendapat “akses awal”, ini bisa membuka jalan bagi ketergantungan teknologi jangka panjang yang sulit dihindari.
Ditambah lagi, semua data publik akan disimpan di server milik perusahaan AS — yang masa depannya bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan politik seperti Donald Trump.
Hal ini membuat banyak kalangan cemas terhadap kedaulatan digital Inggris.
Google DeepMind, divisi AI milik Google, juga akan bekerja sama dengan teknisi pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi baru dan mendukung efisiensi di sektor publik.
Namun, beberapa pihak mengingatkan bahwa kesepakatan ini berpotensi memperkuat dominasi Google di pasar teknologi Inggris dan menghalangi peluang bagi perusahaan lokal.
Perusahaan teknologi besar lainnya seperti Microsoft, OpenAI, dan Anthropic juga sudah lebih dulu ikut mendukung proses digitalisasi sektor publik.
Contohnya, AI Copilot milik Microsoft telah diujicoba oleh 20.000 pegawai negeri dan terbukti bisa menghemat rata-rata 26 menit kerja setiap hari. Tapi tetap saja, transparansi kerja sama dengan Google menjadi sorotan utama publik dan organisasi pengawas.
Martha Dark dari organisasi nirlaba Foxglove menyebut langkah ini “terlalu ceroboh”, mengingat Google adalah perusahaan besar asal AS yang berpotensi tidak mudah diawasi secara hukum oleh pemerintah Inggris.
“Kita memberikan Google akses ke seluruh kerajaan data, lalu berharap bisa tetap mengontrol? Ini langkah yang sangat berisiko,” tegasnya.
Sementara itu, Peter Kyle, Menteri Sains dan Teknologi Inggris, membela langkah ini dan mengaku telah bertemu dengan perwakilan Google sebanyak 11 kali sejak Partai Buruh menjabat.
“Saya tidak minta maaf telah sering bertemu perusahaan teknologi. Itu memang tugas saya,” katanya, sambil menambahkan bahwa kemitraan ini penting demi melindungi anak-anak di media sosial dan memastikan Inggris siap menghadapi masa depan AI.
Kesepakatan besar ini seolah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Google menawarkan solusi teknologi canggih yang bisa mempercepat modernisasi birokrasi Inggris.
Tapi di sisi lain, publik dan para pengamat mengingatkan tentang risiko dominasi korporasi asing terhadap sistem dan data vital negara.
Pemerintah Inggris harus benar-benar terbuka soal dampak jangka panjang dari kolaborasi ini. Transparansi mengenai apa saja akses yang dimiliki Google dan bagaimana data publik dikelola menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Kalau tidak diawasi dengan baik, kesepakatan “gratis” ini bisa berubah jadi harga yang mahal untuk masa depan digital Inggris. (*)
