Kaltimdaily.com, Samarinda – Drama politik menuju Pilwali Samarinda 2024 makin panas, guys!
Bawaslu Samarinda baru aja ngelaporin tiga orang dari ‘klan birokrat’ yang diduga melanggar kode etik dan netralitas ASN ke Komisi ASN di Jakarta.
Kenapa? Karena mereka mendekati partai politik buat nyalon tanpa status cuti!
Di bursa calon wakil wali kota, ada belasan nama yang muncul dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, tokoh masyarakat, sampai ASN.
Nah, tiga ASN yang lagi jadi sorotan adalah Ibrohim, Ananta Fatkhurrozi, dan Agus Tri Sutanto.
Mereka masing-masing menjabat sebagai Kepala BPKAD, Kepala Dinas Bapperida, dan Sekretaris DPRD Kota Samarinda.
Setelah kabar pencalonan mereka mencuat, Bawaslu Kota Samarinda langsung bertindak. Komisioner Bawaslu Samarinda Tumenggung Udayana bilang ketiganya melanggar Pasal 9 ayat 2 UU 20/2023 yang mengharuskan ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
“Kami menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kami bahwa ketiganya diduga melanggar kode etik ASN, karena melakukan pendekatan ke partai politik sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Samarinda,” jelas Tumenggung saat dikonfirmasi.
Berdasarkan Pasal 103 UU 7/2017 tentang Pemilu, Bawaslu Samarinda memang punya wewenang buat ngasih rekomendasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Laporan dari Bawaslu ini sekarang lagi dikaji sama Komisi ASN.
Untuk bisa ikut nyalon jadi kepala daerah, ASN sebenernya bisa ambil cuti di luar tanggungan negara, biar nggak terikat sama kerja pemerintahan.
Tapi ketiganya diduga nggak ambil cuti, malah langsung mendekati partai politik!
Bawaslu mencatat Agus Tri Sutanto mendekati partai NasDem, Demokrat, PDIP, Gerindra, PPP, dan PAN buat jadi calon wali kota atau wakil wali kota.
Sementara Ibrohim dan Ananta Fathurrozi mendekati partai Gerindra buat jadi calon wakil wali kota.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BPKAD Kota Samarinda Ibrohim membantah kabar pencalonan dirinya.
Dia bilang bakal tetap jadi birokrat sesuai arahan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. “Saya nggak ikut berkompetisi wawali, saya tetap di birokrat sampai pensiun sesuai arahan Pak Wali,” tegasnya.
Kepala Bapperida Ananta Fathurrozi juga kasih komentar yang sama.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Samarinda Agus Tri Sutanto bilang masih mempelajari situasi dan belum mau berkomentar lebih lanjut.
Gimana nih menurut kalian, guys? Beneran netral atau gimana? Pokoknya drama politik Samarinda makin seru aja nih! (*)