Kaltimdaily.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda baru aja ngadain rapat koordinasi soal efisiensi dan rasionalisasi APBD 2025.
Rapat ini digelar di Ruang Paripurna DPRD dan dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda, Asisten, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, serta Inspektorat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, bilang kalau pemangkasan anggaran ini wajib dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kita ikut aturan aja. Semua OPD di Samarinda udah jalanin efisiensi sesuai ketentuan,” ujar Iswandi, Senin (24/3/2025).
Gak cuma OPD, DPRD juga kena dampaknya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan semua lembaga pemerintahan buat lebih irit dalam penggunaan anggaran.
“Udah dijelasin oleh BPKAD dan Sekda. Semua OPD di Samarinda udah aman dan gak ada yang terhambat,” tambahnya.
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Ali Fitri Noor, ngejelasin kalau awalnya mereka targetin efisiensi Rp35 miliar, tapi setelah dievaluasi, angkanya naik jadi Rp58 miliar.
Pemangkasan anggaran ini terjadi di beberapa pos, kayak perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), honorarium, dan kegiatan yang dianggap gak terlalu berdampak langsung ke masyarakat.
Meski begitu, belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap aman. Kalau ada pemotongan yang bikin anggaran dua sektor ini di bawah batas minimal, maka dananya bakal dikembalikan.
Dana hasil efisiensi ini nantinya bakal dialokasikan ke tujuh sektor utama sesuai aturan dari Kemendagri, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan stunting.
Meski ada efisiensi besar-besaran, proyek infrastruktur di Samarinda tetap lanjut.
“Keuangan Samarinda masih stabil. Efisiensi ini cuma buat memastikan anggaran dipakai seefektif mungkin tanpa ganggu program prioritas,” kata Ali Fitri.
Ali berharap kebijakan ini bikin penggunaan anggaran lebih transparan dan bener-bener sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia tanpa manfaat jelas.
Dengan efisiensi ini, DPRD dan Pemkot Samarinda optimis pembangunan tetap berjalan lancar dan masyarakat tetap dapet pelayanan terbaik. (ADV/DPRDSMR/YN)
