Demo 28 Agustus, Ribuan Buruh Turun ke Jalan Desak Kenaikan Upah & Hapus Outsourcing
Kaltimdaily.com, Nasional – Aksi besar-besaran mewarnai demo 28 Agustus 2025 ketika ribuan buruh dari berbagai daerah tumpah ruah ke jalanan. Partai Buruh bareng koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, memimpin langsung pergerakan massa. Ribuan pekerja dari Cikarang, Balaraja, Bogor-Depok, sampai Pulo Gadung-Sunter tumplek blek menuju Senayan, tepatnya depan DPR RI dan Istana Presiden. Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, bilang kalau mobilisasi massa ini dilakukan lewat banyak jalur tol dan arteri biar makin solid.
Nggak cuma Jakarta, demo 28 Agustus juga ngeguncang banyak kota besar dan kawasan industri. Mulai dari Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Banda Aceh, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ambon, Ternate, sampai Jayapura, semua ikut turun ke jalan. Aksi ini jadi salah satu gerakan buruh terbesar sepanjang 2025 dengan ribuan pekerja yang udah nyiapin rute aksi mereka masing-masing.
Ada enam tuntutan utama yang diusung buruh dalam aksi kali ini. Pertama, minta upah minimum 2026 naik 8,5–10,5 persen sesuai putusan MK dengan dasar inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Kedua, hapus sistem outsourcing yang bikin pekerja rugi, termasuk di BUMN. Ketiga, cabut PP Nomor 35 Tahun 2021 soal outsourcing. Keempat, reformasi pajak: naikin PTKP dari Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta per bulan, plus hapus pajak pesangon, THR, dan JHT. Kelima, bentuk Satgas PHK biar pemutusan kerja massal bisa dihentikan. Keenam, percepat lahirnya UU Ketenagakerjaan baru, maksimal dua tahun setelah putusan MK keluar.
Said Iqbal ngegas soal keadilan pajak. “Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Dengan ribuan orang yang tersebar di berbagai kota, demo 28 Agustus diprediksi bikin tekanan besar ke pemerintah. Apalagi isu yang dibawa bukan cuma soal gaji, tapi juga keadilan sosial buat seluruh pekerja. Buruh menilai, kalau pemerintah beneran peduli, maka kebijakan yang lahir harus berpihak pada pekerja, bukan cuma pada kepentingan korporasi.
Ke depan, gerakan buruh ini bisa jadi penentu arah regulasi tenaga kerja di Indonesia. Kalau tuntutan mereka diabaikan, bukan nggak mungkin gelombang aksi yang lebih besar bakal muncul. Publik pun menunggu langkah nyata pemerintah dalam menjawab tuntutan ini, apakah serius berpihak ke buruh atau hanya sekadar janji politik belaka. (*)
