Kaltimdaily.com, Samarinda – Dishub Kota Samarinda lagi sibuk evaluasi skema pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang rencananya bakal ngaspal di jalanan pada pertengahan 2025.
Program ini disiapin buat ngurangin jumlah kendaraan pribadi yang makin hari makin numpuk, sekaligus jadi jawaban buat kebutuhan transportasi umum sesuai aturan UU Lalu Lintas.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, ngasih penjelasan kalau pemerintah memang punya kewajiban sediakan transportasi umum buat masyarakat.
“Sesuai UU LLJ, pemerintah harus sediakan angkutan umum, apalagi kendaraan pribadi makin banyak dan gak sesuai sama Standar Pelayanan Minimum (SPM),” ujar Manalu.
Tahun depan, Dishub bakal jalanin skema buy the service, yang berarti pemerintah kerjasama sama operator buat operasikan BRT ini. Bayarannya ngikutin jarak tempuh sesuai aturan dari Kemenhub, dan bakal dibiayain dari APBD Samarinda.
Proses evaluasi skema operasional, termasuk biaya per kilometer, juga lagi ditinjau ulang nih.
Manalu bilang, “Kita lagi susun ulang skema karena sebelumnya masih pakai peraturan lama.”
Targetnya, evaluasi ini kelar sekitar Mei atau Juni 2025, jadi BRT bisa langsung gas melayani warga Samarinda.
Dishub optimis BRT ini bakal jadi solusi praktis buat warga Samarinda yang sering terjebak macet.
Dengan fasilitas baru ini, diharapkan makin banyak warga yang pilih naik transportasi umum daripada bawa kendaraan pribadi.
Jika rencana ini berjalan lancar, Samarinda bakal jadi kota yang lebih ramah transportasi umum, dan kualitas udara pun bisa makin bersih.
Semoga aja warga juga antusias menyambut BRT dan ikut dukung program pemerintah buat kurangi kemacetan di kota! (*)
