Kaltimdaily.com, Tekno – Hai Sobat Millennial! Ada kabar mengejutkan nih dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Dalam rapat kerja bareng Komisi I DPR pada Kamis (27/6/2024) sore, Budi blak-blakan soal alasan beberapa lembaga nggak punya backup data. Ternyata, semua ini karena anggaran mereka yang seret, guys!
“Kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor,” kata Budi, seperti yang dikutip dari Kompas.com (28/6/2024).
Pernyataan ini bikin publik penasaran, nih, soal berapa sebenarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan buat pengelolaan siber, terutama buat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Nah, ini rangkuman anggaran BSSN selama lima tahun terakhir.
Anggaran BSSN Tahun 2019-2023:
– 2019: Rp 2.270,8 triliun
– Manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp 269,7 miliar
– Pengembangan siber & sandi negara: Rp 2.001,0 triliun
– 2020: Rp 1.021,9 triliun
– Manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp 506 miliar
– Pengembangan siber & sandi negara: Rp 515,9 miliar
– 2021: Rp 1.414,6 triliun
– Manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp 629,1 miliar
– Pengembangan siber & sandi negara: Rp 785,4 miliar
– 2022: Rp 507,8 miliar
– Manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp 381,7 miliar
– Pengembangan siber & sandi negara: Rp 126,2 miliar
– 2023: Rp 624,4 miliar
– Manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp 401,1 miliar
– Pengembangan siber & sandi negara: Rp 217,2 miliar
Menurut Antara (5/9/2023), anggaran buat tahun 2024 sedikit lebih besar dibandingkan tahun 2023.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 31 Juli 2023, anggarannya sebesar Rp 771,7 miliar, naik 21 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2023. Ini detailnya:
– Manajemen BSSN: Rp 424,93 miliar
– Belanja pegawai: Rp 248,80 miliar
– Belanja barang operasional: Rp 124,97 miliar
– Belanja non-operasional: Rp 51,16 miliar
– Keamanan dan ketahanan siber dan sandi: Rp 235,99 miliar
– Belanja barang Rencana Kerja Pemerintah: Rp 25,36 miliar
– Operasi pengamanan siber dan sandi selama pemilu: Rp 110,84 miliar
– Pelaksanaan tugas dan fungsi: Rp 210,63 miliar
Tanggapan Pakar: Anggaran Minim Bukan Alasan!
Alfons Tanujaya, pengamat siber dari Vaksin.com, nggak setuju dengan alasan keterbatasan dana. Menurutnya, backup data nggak harus mahal.
“Kalau mengerti IT, harusnya bisa melakukan itu (backup). Banyak cara yang tidak harus mahal. Kalau memang disiplin, budget Rp 700 miliar akan cukup,” jelas Alfons kepada Kompas.com, Sabtu (29/6/2024).
Jadi gimana menurut kalian, Sobat Millennial? Apakah anggaran beneran jadi alasan atau ada hal lain yang harus dibenahi? (*)
