Kaltimdaily.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menghadapi tantangan fiskal serius pada Tahun Anggaran 2026 menyusul penurunan signifikan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski masih tercatat sebagai penerima Bankeu terbesar di Kaltim, nilai bantuan yang diterima Samarinda mengalami pemangkasan tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data anggaran, Samarinda memperoleh alokasi Bankeu sebesar Rp311,66 miliar pada 2026. Jumlah tersebut turun sekitar Rp264,13 miliar dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp575,79 miliar. Penurunan ini menjadi yang terbesar secara nominal di antara seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, sekaligus mencerminkan tekanan keuangan yang tengah dirasakan pemerintah daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa pengurangan Bankeu tersebut merupakan dampak langsung dari menurunnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kondisi keuangan provinsi saat ini sedang mengalami tekanan berat akibat berkurangnya pendapatan daerah.
Ia menyebutkan, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi membuat ruang fiskal semakin terbatas. Konsekuensinya, alokasi bantuan keuangan ke kabupaten dan kota, termasuk Samarinda, tidak dapat dipertahankan pada level tahun sebelumnya. Situasi ini, kata dia, harus dipahami sebagai persoalan fiskal yang bersifat menyeluruh.
Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan bahwa sebagian besar Bankeu yang diterima Samarinda pada 2026 tidak bersumber dari kebijakan murni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Informasi yang diterima Pemkot Samarinda dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa dana tersebut mayoritas berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kaltim.
Ia menegaskan, secara kebijakan langsung, hampir tidak terdapat alokasi bantuan keuangan provinsi yang dialokasikan khusus oleh Pemprov Kaltim untuk Samarinda pada tahun anggaran ini.
Meski demikian, Pemkot Samarinda tetap memberikan apresiasi atas peran DPRD Provinsi Kaltim yang menempatkan pokirnya untuk mendukung pembangunan di ibu kota provinsi.
Menurut Andi Harun, dukungan tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Bantuan tersebut dinilai mampu menjaga sejumlah program prioritas agar tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.
Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda berharap kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat kembali membaik sehingga alokasi Bankeu yang bersumber langsung dari kebijakan provinsi dapat kembali ditingkatkan. Dukungan fiskal yang kuat dinilai penting untuk menjaga laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk sementara, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk beradaptasi dengan kondisi fiskal yang ada. Pemerintah kota akan melakukan penyesuaian anggaran secara terukur, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat dan program prioritas sebagai fokus utama pembangunan daerah. (*)
