Kaltimdaily.com, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan berbagai pihak dalam penanganannya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggelar pertemuan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatin) pada 11 Februari 2026 lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam terkait mekanisme pengolahan data ATS yang masih tinggi di Kutim.
Dalam diskusi tersebut, Pusdatin menjelaskan secara rinci mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data ATS, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memahami permasalahan yang ada. Penjelasan tersebut memberikan peta arah yang jelas untuk merancang solusi yang tepat sasaran, agar penurunan angka ATS dapat tercapai dengan efektif.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa penurunan angka ATS merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah konkret sudah dilaksanakan, mulai dari verifikasi data hingga tingkat desa, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Tim Penggerak PKK dan RT. Selain itu, pemerintah Kutim juga menyusun rencana aksi daerah yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program ini berjalan lancar.
“Penanganan ATS bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kita perlu bekerja sama, baik dari perangkat daerah maupun masyarakat,” ujar Mulyono. Ia juga menekankan bahwa rencana aksi ini dirancang sebagai gerakan kolektif lintas sektor untuk menangani masalah ATS secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Kutim berkomitmen untuk memastikan data yang dimiliki mencerminkan keadaan riil di lapangan, agar tidak ada anak yang terlewat dari perhatian. Langkah-langkah yang diambil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak di Kutim mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan agar angka ATS dapat terus menurun secara signifikan.
“Melalui upaya ini, kita berharap dapat membuka peluang bagi anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya untuk kembali melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Mulyono.
Ke depan, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kutim diharapkan mampu membawa dampak jangka panjang dalam meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di daerah ini. Pemerintah daerah juga berharap program ini dapat menjadi model bagi kabupaten/kota lain dalam upaya menanggulangi angka ATS dan memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. (*)
