Kaltimdaily.com, Hot – Media sosial kembali rame gara-gara potongan video lama anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Kris Dayanti (KD), yang ngomong blak-blakan soal gaji dan tunjangan DPR. Video itu sebenernya diambil dari podcast Akbar Faizal Uncensored tanggal 13 September 2021, tapi sekarang viral lagi karena isu hangat soal tunjangan rumah anggota DPR periode 2024–2029 yang katanya tembus Rp50 juta per bulan.
Dalam pernyataannya, KD nyebutin kalau anggota DPR nerima gaji pokok setiap tanggal 1 sebesar Rp16 juta. Lalu, tiap tanggal 5, ada tambahan tunjangan sekitar Rp59 juta yang masuk. Tapi ternyata, itu belum semua. Selain gaji bulanan dan tunjangan rutin, masih ada dana aspirasi sebesar Rp450 juta tiap kali masa reses, yang biasanya berlangsung lima kali dalam setahun. Dana ini diklaim dipakai buat nyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.
Nggak berhenti di situ, KD juga beberin adanya anggaran Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil). Setiap anggota DPR bisa dapet Rp180 juta buat sekali kunjungan, dan biasanya mereka punya jatah delapan kali kunjungan setahun. Kalau dijumlahin, total penerimaan anggota DPR bisa jauh lebih gede dibanding gaji pokok yang cuma belasan juta.
Dalam obrolan santai bareng Akbar Faizal, yang juga mantan anggota DPR sekaligus host, KD sempet ngeledek apakah Akbar kepikiran balik ke parlemen setelah tahu nominal tunjangan fantastis itu. Meski begitu, KD menegaskan kalau dirinya selalu berusaha maksimalin semua fasilitas dan dana tersebut buat kepentingan rakyat. “Saya akan tergetar hati kalau tidak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan,” ucapnya.
Pernyataan jujur KD ini bikin publik makin rame ngebahas soal transparansi gaji dan tunjangan DPR. Banyak netizen mempertanyakan, bener nggak sih besaran tunjangan segede itu sebanding sama kinerja wakil rakyat, apalagi di tengah sorotan soal gaya hidup glamor pejabat negara.
Fenomena ini sebenernya jadi momen refleksi penting, gimana DPR harus makin terbuka soal pengelolaan anggaran mereka. Publik butuh kepastian bahwa dana miliaran yang dikucurkan lewat berbagai pos benar-benar kembali buat kesejahteraan rakyat, bukan sekadar jadi fasilitas pribadi.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas harus jadi fokus utama biar masyarakat nggak cuma lihat sisi besarnya tunjangan DPR, tapi juga manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung. Dengan begitu, kepercayaan publik ke lembaga legislatif bisa lebih kuat, dan perdebatan soal gaji wakil rakyat nggak melulu jadi isu panas tiap tahun. (*)
