Kaltimdaily.com, IKN – Aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto ternyata bikin negara tekor sampai Rp5,7 triliun, gengs! Fakta mencengangkan ini dibongkar langsung sama tim dari Dittipidter Bareskrim Polri.
Menurut penjelasan dari Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, ada tiga orang yang udah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga kuat menampung, menjual, dan ngangkut batu bara tanpa izin alias bukan dari pemegang IUP resmi. “IKN itu simbol negara, jadi harus bersih dari tambang-tambang ilegal. Ini udah jadi sorotan publik,” tegas Nunung saat konferensi di Surabaya, Jumat (18/7/2025).
Awalnya, tim Polri dapet informasi soal kegiatan pemuatan batu bara di Samboja, Kukar. Dari situ, tim langsung turun investigasi bareng Kementerian ESDM, KLHK, Otorita IKN, Surveyor Indonesia, dan Polda Kaltim mulai tanggal 23 sampai 27 Juni 2025. Hasilnya? Ternyata batu bara itu berasal dari kegiatan tambang liar yang masuk area konservasi dan wilayah IKN.
Ada tiga nama yang jadi tersangka, yaitu YH, CH, dan MH. Masing-masing punya peran berbeda. YH dan CH diduga menjual batu bara dari tambang ilegal, sedangkan MH dituding sebagai pembeli dan penjual batu bara ilegal. Perusahaan yang terlibat juga nggak main-main, yaitu PT MMJ dan PT BMJ.
Modus operasinya simpel tapi ngeri. Mereka beli batu bara dari tambang liar di Tahura Bukit Soeharto dan jual lagi ke pasaran. Aktivitas ini jelas-jelas melanggar hukum dan ngerusak lingkungan parah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga akhirnya angkat bicara. Menurutnya, penindakan tambang ilegal itu bukan ranah kementeriannya. “Kalau ilegal itu wewenangnya APH. Kami hanya ngawasin yang punya izin,” ujar Bahlil tegas.
Skandal tambang ilegal ini bukan cuma soal duit yang hilang, tapi juga ancaman serius buat lingkungan dan kredibilitas IKN sebagai ibu kota masa depan. Pemerintah diminta makin serius bersih-bersih, apalagi kalau pelakunya melibatkan oknum yang sengaja main mata.
Langkah tegas dari kepolisian harus jadi sinyal keras buat para mafia tambang. Ke depan, pengawasan di kawasan strategis seperti IKN kudu lebih ketat biar nggak jadi ladang eksploitasi liar. Jangan sampai tanah masa depan justru jadi ladang kehancuran! (*)
