Kaltimdaily.com, Berau – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Berau telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, dengan total seberat 33,68 gram, yang merupakan hasil penyitaan dari tiga kasus narkotika yang terjadi antara Juli dan Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Gelar Perkara Satresnarkoba, dan disaksikan oleh aparat penegak hukum, jaksa, serta perwakilan pengadilan.
Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto, menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tiga tersangka, terdiri dari dua pria dan satu wanita. Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara melarutkan narkotika tersebut dalam air mendidih yang dicampur deterjen, kemudian dibuang ke dalam septic tank untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak dapat disalahgunakan.
Dalam proses pemusnahan, para tersangka serta penasihat hukum mereka hadir untuk memastikan proses berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun hingga seumur hidup, serta denda miliaran rupiah, tergantung pada berat barang bukti yang dimiliki.
“Komitmen kami dalam memberantas peredaran narkotika di Bumi Batiwakkal tetap kuat. Kami akan terus memusnahkan setiap barang bukti yang telah berkekuatan hukum sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Agus Priyanto. Pemusnahan ini juga menjadi bukti nyata upaya Polres Berau dalam memastikan bahwa narkotika yang disita tidak akan memiliki nilai guna lagi di masyarakat.
Kepolisian setempat berjanji untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah ini. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus narkoba menjadi prioritas, demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Berau.
Dengan pemusnahan yang transparan dan terbuka ini, Polres Berau kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Proses yang adil dan sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. (*)
